Terasistana.Id, Jakarta .
MADIUN, BUSER BHAYANGKARA – Kecelakaan maut yang melibatkan minibus Toyota Hiace pengangkut rombongan suporter PSS Sleman dengan truk tronton di Tol Ngawi–Kertosono, Jawa Timur, menyisakan duka mendalam. Empat orang dilaporkan meninggal dunia, sementara lima lainnya mengalami luka-luka dalam insiden yang terjadi pada Minggu (18/10/2026) pagi.
Merespons musibah tersebut, PT Jasa Raharja bergerak cepat memastikan hak santunan bagi seluruh korban terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kecelakaan terjadi sekitar pukul 08.30 WIB di KM 616 Jalur A, tepatnya di wilayah Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD Caruban untuk mendapatkan penanganan medis.
Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia serta keprihatinannya terhadap para korban yang mengalami luka-luka.
Ia menegaskan, Jasa Raharja berkomitmen memberikan pelayanan secara cepat dan tepat guna membantu meringankan beban keluarga korban maupun mereka yang masih menjalani perawatan.
“Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia, serta bersimpati atas para korban yang mengalami luka-luka. Jasa Raharja berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal, cepat, dan tepat guna meringankan beban para korban dan keluarga yang ditinggalkan,” ujar Muhammad Awaluddin dalam keterangan resminya, Senin (19/10/2026).
Santunan Rp50 Juta untuk Ahli Waris
Sebagai langkah konkret, Jasa Raharja telah berkoordinasi dengan Satlantas Polres Madiun dan pihak RSUD Caruban untuk mempercepat proses penanganan administrasi serta penyaluran santunan.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, korban meninggal dunia berhak mendapatkan santunan sebesar Rp50 juta yang diserahkan kepada ahli waris sah. Penyaluran direncanakan melalui transfer perbankan.
Sementara itu, bagi korban luka-luka, Jasa Raharja telah menerbitkan surat jaminan (guarantee letter) kepada rumah sakit untuk biaya perawatan dengan plafon maksimal Rp20 juta per orang.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memastikan korban memperoleh penanganan medis tanpa harus menanggung sendiri biaya perawatan yang termasuk dalam jaminan.
Pengguna Jalan Diminta Tidak Abaikan Keselamatan
Peristiwa ini kembali menjadi pengingat pentingnya disiplin dan kewaspadaan saat berkendara, terutama bagi pengemudi kendaraan yang membawa penumpang dalam jumlah banyak serta kendaraan angkutan barang.
Jasa Raharja mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mematuhi batas kecepatan, menjaga jarak aman, memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan, serta memperhatikan kondisi fisik pengemudi sebelum melakukan perjalanan.
Pengemudi yang merasa lelah atau mengantuk disarankan berhenti di tempat istirahat yang aman sebelum melanjutkan perjalanan.
Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan kondisi pengemudi yang prima merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko kecelakaan serta mencegah jatuhnya korban jiwa di jalan raya.
Catatan: Besaran santunan dan jaminan biaya perawatan diberikan sesuai ketentuan serta hasil verifikasi dan persyaratan yang berlaku.
(drt)
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
