Terasistana.id, Jakarta
Jakarta Pusat —
Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Drs. Arifin, M.A.P., menggelar silaturahmi dan dialog interaktif bersama masyarakat di Aula Lantai 3 Kantor Lurah Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026) malam. Kegiatan yang dihadiri sekitar 120 orang ini menjadi ruang komunikasi antara pemerintah, kepolisian, TNI, dan masyarakat untuk membahas pelayanan publik serta persoalan lingkungan.
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolsek Johar Baru Kompol Zakaria Said Al Jaidi, S.H., M.H., Danramil 08/Johar Baru Mayor Inf. Tatang S., Camat Johar Baru Ishran Prasetiawan, unsur kelurahan, Dewan Kota, serta para ketua RT/RW, LMK, FKDM, TP PKK, dan Karang Taruna.
Dalam arahannya, Wali Kota Arifin mengapresiasi sinergi tiga pilar di wilayah Johar Baru dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mendukung program pemerintah, menjaga kebersihan lingkungan melalui pemilahan sampah, serta menyampaikan aspirasi terkait pelayanan publik. Dialog interaktif juga membahas pengelolaan aset daerah, pengaktifan CCTV, layanan masyarakat, dan pemutakhiran data bantuan sosial.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menyampaikan bahwa kolaborasi pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan serta mendukung terciptanya lingkungan yang tertib dan kondusif. Komunikasi yang terbuka diharapkan dapat membantu mengidentifikasi dan menindaklanjuti persoalan warga secara tepat.
Sementara itu, Kapolsek Johar Baru Kompol Zakaria Said Al Jaidi, menegaskan pentingnya sinergi tiga pilar dan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Silaturahmi dan dialog seperti ini menjadi kesempatan untuk menyerap aspirasi warga sekaligus memperkuat koordinasi dalam menjaga lingkungan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat terus menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian terhadap kamtibmas, dan segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan keamanan,” ujarnya.
Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 21.35 WIB tersebut ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama. Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan wilayah Johar Baru yang aman, nyaman, dan harmonis.
(Humas Polres Metro Jakarta Pusat)
RN
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
The login process is seamless and the security feels solid. I feel safe depositing here. Great job on the layout of lottuslogin.