Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
14/10/2026.
Satuan Siber, Satsiber TNI melakukan validasi organisasi untuk memperkuat kemampuan pertahanan siber dalam perlindungan data hingga pengembangan infrastruktur digital. Pengembangan itu agar perlindungan data tidak disalahgunakan dan tidak menghambat jalannya operasi.
“Validasi ini bukan untuk menambah tadi yang disampaikan ya. Lebih kepada bagaimana kita membangun yang namanya satuan yang mampu untuk membangun resilience dalam ketahanan kognitif. Di samping itu, implementasi dari itu harus melakukan perlindungan terhadap data, di mana situ ada database,”kata Dansatsiber TNI Brigjen TNI J.O Sembiring di Mabes TNI,Cilangkap,Jakarta Timur, pada Rabu (14/10/2026).
Ia menyebut pihaknya juga akan mengembangkan satuan infrastruktur digital. Di dalam satuan ini,prajurit yang bertugas akan memiliki kemampuan meningkatkan pertahanan siber. “Kemudian kita harus membangun yang namanya satuan infrastruktur digital. Di mana satuan ini nanti akan memiliki kemampuan untuk bagaimana dia mengelola dan memaksimalkan infrastruktur kita yang ada untuk mencapai kemampuan yang lebih tinggi,”jelasnya.
Satsiber TNI juga berencana membangun satuan pengembangan operasi yang berfokus pada penelitian. Satuan ini menjadi penting dalam pertahanan siber di era teknologi yang berkembang begitu cepat saat ini.
“Kemudian samping itu tentunya kita membangun yang namanya satuan pengembangan operasi. Ini yang kami ada isi di dalamnya adalah bagaimana kita membangun research and development. Ini yang terpenting menurut saya,”tuturnya.
Dia menegaskan pihaknya terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan inovasi demi perlindungan data hingga kemandirian teknologi. “Tadi sudah kita berikan apresiasi kepada teman- teman pentahelix yang bersama-sama kami membangun dan mengembangkan inovasi bagaimana kita implementasinya membuat yang namanya perlindungan data, menguatkan infrastruktur digital, membangun ketahanan kognitif,dan membangun kemandirian teknologi,” jelasnya.
Git-Red
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
