Terasistana.id, Jakarta
JEPARA –
Pemerintah Kabupaten Jepara kembali menggelar kegiatan S Jumat Berangkat, yang kali ini menyambangi dua lokasi berbeda, di Desa Tempur dan Kepulauan Karimunjawa, Jumat (9/10/2026).
Untuk kegiatan yang di Karimunjawa, dihadiri langsung oleh Bupati Jepara H. Witiarso Utomo (Mas Wiwit) dan dipusatkan di Masjid Ainul Yaqin Nyamplungan Kecamatan Karimunjawa. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat secara langsung di tingkat desa.
Mas Wiwit mengatakan, kunjungannya ke Karimunjawa bertujuan memastikan berbagai program pemerintah daerah berjalan dengan baik di pulau-pulau yang menjadi wilayah administrasi Kabupaten Jepara.
“Kami hadir di Karimunjawa untuk bertemu masyarakat Karimunjawa serta menyerap aspirasi warga masyarakat,”ucap Mas Wiwit.
Setelah dari Masjid Ainul Yaqin, Mas Wiwit beserta rombongan melanjutkan perjalanan ziarah ke Makam Syech Amir Hasan (Sunan Nyamplungan). Tujuannya mendoakan arwah leluhur Kabupaten Jepara, khususnya di Karimunjawa.
Kemudian perjalanan dilanjutkan mengunjungi Gereja Pantekosta Karimunjawa. Mas Wiwit diterima Pendeta Pantekosta Karimunjawa, Mateus Selamet beserta para Jemaat Gereja.
Mateus Selamet sangat berterima kasih kepada Bupati Jepara H. Witiarso Utomo yang sudah mau mengunjungi Gereja dan bertemu para Jemaat.
Kehadiran orang nomor satu di Jepara tersebut, memberi spirit baru dalam beribadah di Gere Pantekosta. Sejak berdiri pada 1975, baru kali ini Bupati Jepara menyempatkan berkunjung ke Gereja Pantekosta, dan ini merupakan pertama kali dalam sejarah.
Selain itu, pengurus Gereja Pantekosta Karimunjawa juga menyampaikan, mulai dari TK sampai SMK belum ada guru Nasrani yang mengajar di Karimunjawa.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Jepara yang sudah berkunjung ke gereja kami, dan ini baru pertama kali Bupati Jepara H. Witiarso bertemu dengan para Jemaat di Gereja Pantekosta,”terangnya.
Menurut Mas Wiwit, Agenda Jumat Berangkat tidak hanya di Masjid saja, dan merangkul semua agama yang ada di Jepara. Sehingga Pemerintah Kabupaten Jepara tidak membeda-bedakan antara agama yang satu dengan lainnya.
“Kita tidak membeda-bedakan agama satu dengan lainnya. Justru kita rangkul bersama untuk membangun Jepara, agar masyarakatnya maju dan sejahtera,”jelasnya.
Terkait infrastruktur di Karimunjawa, Mas Wiwit menegaskan akan merealisasikan di 2027 secara bertahap. Karena, sementara baru Desa Kemujan yang jalannya sudah mulus.
Marom-JPR
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
