Terasistana.id , Jakarta .
Kabupaten BEKASI – Lebih dari satu tahun berlalu sejak tragedi tenggelamnya dua siswa SDIT Ibnul Jazari di kolam renang milik yayasan di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Hingga kini, publik masih menanti kejelasan mengenai perkembangan kasus tersebut.
Kasus yang sebelumnya telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Polres Metro Bekasi itu sempat menyebut adanya dugaan kelalaian dalam pengawasan kegiatan ekstrakurikuler renang.
Namun, setelah lebih dari satu tahun berlalu, keberadaan garis polisi di lokasi kini sudah tidak terlihat. Sementara berdasarkan keterangan warga, kolam renang tersebut disebut diduga kembali digunakan untuk kegiatan terapi kesehatan.
Kondisi itu memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat. Bagaimana sebenarnya status perkara tersebut? Apakah penyidikan masih berjalan, telah dihentikan, atau terdapat perkembangan hukum lain yang belum disampaikan kepada publik?
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang menjawab pertanyaan tersebut.
Ketua RW 024, Anwar, saat dikonfirmasi awak media juga mengaku tidak mengetahui secara pasti mengenai status lokasi maupun pengelola fasilitas tersebut.
“Saya malah nggak tahu, Bang. Nggak pernah ketemu dengan pengelola sekolahannya,” ujarnya. Jumat (2/10/2026)
Sementara itu, awak media telah meminta konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi terkait status perkara dan alasan garis polisi tidak lagi terlihat di lokasi. Namun hingga berita ini disusun, belum ada jawaban resmi.
Publik pun kini menunggu kepastian, bukan sekadar dugaan.
Terlebih, kasus ini menyangkut meninggalnya dua anak dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses hukum telah berjalan sesuai ketentuan.
Di tengah komitmen Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto untuk memperkuat respons kepolisian terhadap laporan masyarakat dan menghapus fenomena “no viral, no justice”, kasus lama seperti ini kembali menjadi perhatian.
Setahun berlalu, garis polisi telah hilang. Kolam disebut kembali digunakan. Namun satu pertanyaan masih menggantung: sampai di mana proses hukum kasus dua siswa yang kehilangan nyawa tersebut?
Kini, publik menanti penjelasan resmi dari kepolisian.
(drt)







![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)




