Terasistana.id, Jakarta
Jepara,
RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara menggelar kegiatan Media Gathering: Sinergi Bersama Media dan Diseminasi Pelayanan RSUD Kartini Jepara pada Jumat (2/10/2026), bertempat di lantai 3 RSUD Kartini Jepara.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala RSUD Kartini Jepara Hadi Sarwoko, Kepala Diskominfo Jepara Budhi Sulistyawan, serta Humas dan Hukum RSUD Kartini Jepara dr. Eko Cahyo Puspeno.
Dalam kegiatan tersebut, RSUD Kartini Jepara menyampaikan berbagai perkembangan pelayanan serta fasilitas kesehatan yang terus ditingkatkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Kepala RSUD Kartini Jepara, Hadi Sarwoko, mengatakan sinergi dengan media menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kita bersinergi dengan media untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan yang ada di RSUD Kartini Jepara,” ujarnya, Jum’at (2/9/2026).
Ia menjelaskan, RSUD R.A. Kartini Jepara sebagai rumah sakit pemerintah Tipe B Pendidikan terus berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang lengkap.
“Kami bertekad masyarakat Jepara tidak perlu jauh-jauh berobat ke luar daerah, karena pelayanan kesehatan di sini sudah tersedia,” jelasnya.
Saat ini RSUD Kartini Jepara memiliki berbagai layanan, mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam, rawat jalan, rawat inap, layanan jantung, hematologi onkologi, radiologi, laboratorium, farmasi, hingga rehabilitasi medik.
Rumah sakit tersebut didukung oleh tenaga medis, di antaranya 46 dokter spesialis, 2 dokter sub spesialis, 22 dokter umum, dan 4 dokter gigi.
Selain itu, sejumlah layanan unggulan juga terus dikembangkan, seperti Cathlab atau layanan pasang ring jantung, Klinik Urologi, Klinik Nyeri, Ruang Rawat Inap Cattleya berstandar KRIS, serta pusat layanan terpadu kanker dan hematologi.
Hadi Sarwoko juga menegaskan bahwa pelayanan kepada pasien mengutamakan prinsip kemanusiaan.
“Pasien emergency lebih diutamakan daripada pasien yang datang antre terlebih dahulu, karena kondisi darurat membutuhkan penanganan cepat,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh petugas RSUD Kartini Jepara terus menerapkan budaya pelayanan 5S, yakni senyum, salam, sopan, santun, dan sabar dalam melayani masyarakat.
Dengan peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan, RSUD Kartini Jepara berharap masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia di rumah sakit daerah tersebut.
Marom-JPR
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
