Terasistana.id , Jakarta .
BEKASI — Tak hanya menghadirkan energi listrik, PLN Nusantara Power UP Muara Tawar kembali menyalurkan energi dalam bentuk kepedulian sosial. Sebanyak 75 anak yatim dan kaum dhuafa menerima manfaat dalam kegiatan Derma Nusantara Volume 2 di Masjid Nurul Anwar, Desa Pantai Makmur, Kabupaten Bekasi, Jumat (2/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-31 PLN Nusantara Power sekaligus momentum untuk mempererat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Suasana penuh keakraban terlihat saat jajaran PLN Nusantara Power UP Muara Tawar bersama perangkat Desa Pantai Makmur, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Nurul Anwar, serta masyarakat berkumpul dalam kegiatan tersebut.
Senior Manager PLN Nusantara Power UP Muara Tawar, Harmanto, turut hadir dan berinteraksi langsung dengan para penerima manfaat.
Bagi PLN Nusantara Power, kepedulian terhadap masyarakat menjadi bagian dari perjalanan perusahaan. Kehadiran perusahaan di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat secara langsung.
“Derma Nusantara menjadi bagian dari upaya kami untuk terus hadir dan berbagi manfaat bersama masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Kami berharap semangat kepedulian ini dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang berkelanjutan,” ujar Harmanto.
Ia menambahkan, makna energi bagi PLN Nusantara Power tidak sebatas listrik yang menerangi rumah dan menopang aktivitas masyarakat.
Energi juga dimaknai sebagai semangat untuk berbagi, membantu dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sosial di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Melalui Derma Nusantara Volume 2, semangat tersebut diwujudkan dalam kebersamaan bersama 75 anak yatim dan dhuafa.
Kolaborasi antara perusahaan, pemerintah desa, pengurus masjid dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan kegiatan sosial yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga membangun kedekatan dan kepedulian bersama.
Kegiatan kemudian ditutup dengan kebersamaan antara para penerima manfaat, perangkat Desa Pantai Makmur, DKM Masjid Nurul Anwar dan jajaran PLN Nusantara Power UP Muara Tawar.
Di usia ke-31, PLN Nusantara Power berharap semangat “Energi Kebaikan” dapat terus menyala dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Bukan sekadar menyalurkan listrik, tetapi menghadirkan energi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
(drt)









![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)


