Terasistana.id, Jakarta
Papua Tengah,
Satuan Tugas (Satgas) Koops TNI Habema melalui personel Yonif 315/Garuda bersama Tim Taipur melaksanakan pengamanan wilayah di Kampung Balamai Atas,Papua Tengah,pada Jumat (25/09/2026). Kegiatan tersebut dilakukan setelah diperoleh informasi mengenai keberadaan kelompok bersenjata OPM Kodap VIII/Intan Jaya pimpinan Daniel Aibon Kogoya.
Dalam proses pengamanan,terjadi kontak senjata antara personel Satgas Koops TNI Habema dan kelompok bersenjata. Berdasarkan laporan sementara,empat anggota kelompok tersebut meninggal dunia. Personel juga mengamankan satu pucuk SS2 V1,satu senjata api laras panjang, 50 butir munisi kaliber 5,56 mm,satu magazen SS2 V1,alat komunikasi, telepon seluler,dan perlengkapan lainnya.
Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto,S.I.P.,M.M.,M.T.,menegaskan bahwa setiap tindakan prajurit di lapangan dilaksanakan secara selektif, terukur,profesional,dan sesuai ketentuan hukum dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Upaya menjaga keamanan juga diiringi dengan membuka ruang bagi anggota kelompok bersenjata untuk kembali ke tengah masyarakat.
Pangkoops mengajak anggota kelompok bersenjata yang masih berada di luar kampung untuk meninggalkan kekerasan dan kembali kepada keluarga serta masyarakat.
“Kepada saudara-saudara kita yang masih berada di luar kampung, jalan untuk kembali selalu terbuka. Kembalilah kepada keluarga, masyarakat,dan kampung halaman. Mari kita bangun Papua bersama. Keberanian bukan hanya ketika seseorang mampu mengangkat senjata,tetapi juga ketika berani meletakkannya dan memilih kehidupan yang lebih baik,”tegas Pangkoops TNI Habema.
Koops TNI Habema akan terus menjaga keamanan wilayah sekaligus mendukung kondisi yang aman agar masyarakat dapat kembali bekerja, bersekolah,serta melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan.
Git-Pen Koops TNI Habema







![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)





Super easy registration and I was playing within minutes. The mobile version is just as good as the desktop one. Love 75jililogin