Terasistana.id // BALI . PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Muara Tawar kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Tak tanggung-tanggung, sebanyak enam penghargaan berhasil dibawa pulang dalam ajang Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2026 yang digelar di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (10/9/2026).
Enam penghargaan tersebut terdiri dari satu Platinum Winner, tiga Gold Winner, satu Silver Winner, serta satu penghargaan Inovasi Khusus.
Capaian ini menjadi bukti bahwa inovasi yang dikembangkan UP Muara Tawar tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
Beragam inovasi yang diikutsertakan dalam ENSIA 2026 mencakup sejumlah bidang, mulai dari pengelolaan lingkungan, efisiensi energi, konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat hingga transisi energi.
Pengembangan inovasi tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan serta pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif dan bertanggung jawab.
Penghargaan diserahkan dalam malam penganugerahan ENSIA 2026 yang turut dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Gubernur Bali Wayan Koster.
Senior Manager PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar Harmanto menerima langsung penghargaan tersebut sebagai representasi atas kerja keras seluruh insan UP Muara Tawar dalam melahirkan dan mengimplementasikan berbagai inovasi.
“Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya seluruh insan UP Muara Tawar dalam melahirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata. Yang paling penting, inovasi tersebut tidak berhenti sebagai sebuah gagasan, tetapi dapat diterapkan dan memberikan dampak bagi lingkungan maupun masyarakat,” ujar Harmanto.
Menurut Harmanto, penghargaan tersebut bukan menjadi titik akhir, melainkan pemacu bagi UP Muara Tawar untuk terus menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan lingkungan sekaligus kebutuhan masyarakat.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat kolaborasi dan mengembangkan inovasi yang mampu menciptakan nilai tambah, baik bagi perusahaan, masyarakat, maupun lingkungan,” katanya.
Enam penghargaan ENSIA 2026 sekaligus memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasional PLN Nusantara Power UP Muara Tawar.
Melalui berbagai program inovasi, UP Muara Tawar berupaya memastikan keandalan penyediaan energi listrik dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan, memperluas manfaat sosial, serta mendukung agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.
Dengan raihan enam penghargaan tersebut, UP Muara Tawar menunjukkan bahwa inovasi bukan sekadar mengejar penghargaan, tetapi bagaimana sebuah gagasan dapat diubah menjadi aksi yang memberikan manfaat dan dampak nyata bagi lingkungan serta masyarakat.
(drt)












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)