Terasistana.id, Jakarta
JEPARA –
Perkumpulan Pelayang Seluruh Indonesia (Pelangi) Kabupaten Jepara bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara akan menggelar Jepara Kite Festival 2026 pada 3-4 Oktober 2026, Di Pantai Bandengan Kabupaten Jepara.
Mengawali prosesi kegiatan tersebut, sebagai pembuka Jepara Kite Festival 2026, akan dimeriahkan dengan konser musik gratis, di Street Music Alun-Alun 1 Jepara, pada Jumat (25/9/2026).
Penyelenggara Jepara Kite Festival 2026, Swastika Tenny Ria menjelaskan bahwa konser musik gratis ini sebagai open ceremony Jepara Kite Festival 2026, Launching single Lalinan Band,yang berjudul “layang-layang”.
“Lagu ini merupakan jingle resmi dari festival kali ini, yang diciptakan oleh Didin Ardiansyah” ucap Tenny.
Selain launching lagu, Tenny Ria menambahkan akan dilaunching juga, logo resmi Jepara kite festival 2026, logo ini adalah karya dari seniman penyanyi Ompong Rastasky.
“Konser musik grtais sebagai ajang apresiasi terhadap teman-teman yang telah berpartisipasi dan mendedikasikan karyanya terhadap dunia layang-layang Jepara.” ujar Tenny Ria.
Konser musik gratis akan menghadirkan beberapa band terkemuka Jepara, Rabvibes Band, Lalinan Band, Nois Band, serta hadir pula Irul Kardasih dan Ompong RastaSky.
“Konser musik gratis menghadirkan banyak band-band lokal dan vokalis kawakan Ompong RastaSky, ada Irul Kardasih,” ungkap Tenny saat di konfirmasi awak media pada Rabu, (23/9/2026).
Sementara itu, Didin Ardiansyah dari Rasjawawi Production sebagai penanggung jawab acara konser musik gratis dan juga pencipta lagu layang-layang, menuturkan kami akan menyajikan konser musik gratis yang akan memberikan kenangan yang tidak pernah terlupakan.
Didin juga menambahkan, tujuan utama konser musik gratis ini, upaya memperkenalkan kembali layang-layang sebagai tradisi budaya yang patut untuk di lestarikan.
“Musik dan layangan, merupakan perpaduan budaya, tradisi yang harus terus kita lestarikan.” ujar Didin Ardiansyah.
Jepara Kite Festival 2026 diharapkan akan secara langsung berdampak pada khazanah kebudayaan dan sekaligus mendongkrak pariwisata kabupaten Jepara yang memiliki garis pantai terpanjang di pantai utara, serta memiliki tempat wisata pantai yang patut di kunjungi wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
Open Ceremony Jepara Kite Festival 2026 akan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara yang baru, Edy Marwoto.
“Jangan lupa, datang dan meriahkan,” pungkas Didin Ardiansyah.
CP-Jateng
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
