Terasistana.id, Jakarta
Banjarbaru,
15/09/2026.
Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sjamsudin Noor turut mendukung operasi pencarian dan pertolongan (SAR) musibah Kapal Virgo Transport 8 dengan menerima dan memberikan penanganan awal terhadap korban yang berhasil dievakuasi ke Lanud Sjamsudin Noor,Banjarbaru, Kalimantan Selatan,pada Senin (14/09/2026).
Korban tiba di Apron Baseops Lanud Sjamsudin Noor menggunakan Helikopter Dauphin HR 3601 Basarnas. Setibanya di pangkalan,korban segera dievakuasi menuju Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) Sjamsudin Noor untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan medis.
Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita,M.M.S., mengatakan,Lanud Sjamsudin Noor siap memberikan dukungan dalam operasi SAR melalui kesiapan personel,fasilitas pangkalan,dan dukungan kesehatan,termasuk dalam proses penerimaan serta evakuasi korban.
“Dukungan ini merupakan bagian dari sinergi TNI AU bersama unsur terkait dalam operasi kemanusiaan, khususnya untuk mempercepat proses evakuasi dan memastikan korban mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat,”ujar Danlanud.
Korban merupakan seorang perempuan asal Kendal,Jawa Tengah. Setelah tiba di RSAU Sjamsudin Noor, korban langsung mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis akibat cedera serta luka ringan pada bagian kepala.
Melalui kesiapan personel dan fasilitas yang dimiliki,Lanud Sjamsudin Noor terus berkomitmen mendukung operasi SAR serta memberikan pelayanan terbaik bagi korban sebagai wujud kepedulian dan kemanusiaan TNI Angkatan Udara.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")