Terasistana.id, Jakarta
SURABAYA –
Polda Jawa Timur menyiagakan Posko Disaster Victim Identification (DVI) di Rumah Sakit Bhayangkara H. Samsoeri Mertojoso Surabaya sebagai bagian dari kesiapan penanganan terpadu terkait insiden hilang kontak KM Virgo Transport 8.
Posko DVI tersebut melibatkan sekitar 20 personel yang terdiri dari tim DVI, tenaga medis dan personel pendukung untuk memastikan kesiapan pelayanan apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam perkembangan operasi pencarian dan pertolongan (SAR).
Kabid Dokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Wahono Edi Prastowo mengatakan, kesiapan Posko DVI merupakan bagian dari langkah antisipatif Polda Jatim untuk mendukung operasi kemanusiaan yang saat ini masih dilaksanakan oleh tim SAR gabungan.
“Posko DVI kami siagakan sebagai bagian dari kesiapan penanganan terpadu. Personel dan sarana pendukung telah disiapkan sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, tim dapat segera melaksanakan tugas sesuai prosedur,” ujar Kombes dr Wahono , Senin (14/9/2026).
Penyiagaan Posko DVI di RS Bhayangkara H. Samsoeri Mertojoso Surabaya juga terintegrasi dengan Posko Ante Mortem yang telah disiapkan Bidokkes Polda Jatim di Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Posko Ante Mortem tersebut melayani keluarga yang membutuhkan pendataan maupun menyampaikan informasi terkait anggota keluarganya yang diduga berada di dalam KM Virgo Transport 8.
Data dari keluarga, termasuk informasi identitas dan data pendukung lainnya, akan dihimpun secara terkoordinasi untuk mendukung proses identifikasi apabila nantinya diperlukan.
Sementara itu, koordinasi juga terus dilakukan dengan Polresta Sumenep yang telah menyiagakan tiga Posko Terpadu Tanggap Darurat di Mapolresta Sumenep, Pelabuhan Kalianget dan Polsek Masalembu guna mendukung operasi SAR serta mengantisipasi titik penerimaan maupun evakuasi.
Polda Jatim menegaskan bahwa penyiagaan Posko DVI merupakan langkah kesiapsiagaan dan prosedur dalam operasi kemanusiaan, serta tidak dimaksudkan untuk mendahului perkembangan maupun hasil operasi pencarian yang masih berlangsung.
“Fokus utama saat ini tetap mendukung operasi pencarian dan pertolongan. Kami berharap seluruh penumpang dan kru KM Virgo Transport 8 dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Di sisi lain, seluruh unsur Polda Jatim harus tetap siap terhadap setiap perkembangan situasi,” tambahnya.
Polda Jatim bersama Polres jajaran terus berkoordinasi dengan Basarnas, TNI, KSOP, pemerintah daerah, otoritas pelabuhan, fasilitas kesehatan serta instansi terkait lainnya dalam mendukung penanganan insiden tersebut.
Masyarakat, khususnya keluarga penumpang, diimbau untuk memperoleh informasi dari sumber resmi serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait jumlah maupun kondisi penumpang dan kru KM Virgo Transport 8.
TW
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")