Terasistana.id, Jakarta
Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Jakarta).
Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., menghadiri sekaligus mengikuti Open Tournament Menembak Piala Panglima TNI Tahun 2026 di Lapangan Tembak Djamsuri Brigade Parako 1 Pasgat Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (12/09/2026).
Kegiatan dalam rangka peringatan HUT ke-81 TNI tersebut mengusung tema “Prestasi Olahraga TNI, Prestasi Olahraga Indonesia” dan diikuti sekitar 800 peserta dari TNI, Polri, serta masyarakat. Sejumlah materi diperlombakan, di antaranya Eksekutif Pistol Kelas A Duel Plate Pati Optik 15 meter dan Eksekutif Pistol Kelas A Presisi 20 meter.
Dalam pertandingan yang diikuti Pangkormar, Pangkormar berhasil meraih Juara 1 pada materi Eksekutif Pistol Kelas A Duel Plate Pati Optik 15 meter dan Juara 3 pada materi Eksekutif Pistol Kelas A Presisi 20 meter. Sementara itu, pada kategori Eksekutif Open Turnamen Piala Panglima TNI, sejumlah Perwira Tinggi TNI AL turut berpartisipasi dalam pertandingan yang digelar sebagai bagian dari pembinaan prestasi olahraga TNI.
Dalam sambutan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., yang dibacakan Wakasau Marsekal Madya TNI Ir. Tedi Rizalihadi, S.E., M.M., disampaikan bahwa TNI berkomitmen meningkatkan prestasi olahraga sekaligus mempererat silaturahmi, kebersamaan, dan sportivitas TNI-Polri bersama masyarakat. “Jadikan event pertandingan ini sebagai wahana untuk uji kemampuan, ketangkasan dan keterampilan serta membangun integrasi, soliditas sesama atlet,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat utama Mabes TNI dan Angkatan, para pimpinan TNI dan Kepala Badan, serta para Perwira Tinggi TNI AL yang mengikuti Eksekutif Open Turnamen Piala Panglima TNI.
NP
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")