Terasistana.id, Jakarta
Surabaya,
12/09/2026.
Semangat perjuangan para pendiri bangsa kembali digaungkan dalam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) yang digelar di kawasan Monumen Tugu Pahlawan Surabaya,Jawa Timur,pada Sabtu (12/09/2026).
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 PEPABRI Tahun 2026 ini mengusung tema “Menguatkan Api Perjuangan dan Persatuan Bangsa”, acara ini menjadi momentum memperteguh komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Rangkaian acara diawali dengan pertunjukan tari serta drama kolosal yang menggambarkan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nuansa sejarah semakin terasa karena kegiatan digelar di kawasan Tugu Pahlawan,salah satu tempat yang lekat dengan perjalanan perjuangan bangsa.
Setelah itu,peserta menyaksikan pemutaran profil PEPABRI sebelum rangkaian acara dilanjutkan dengan penghormatan terhadap simbol-simbol kebangsaan,termasuk menyanyikan Indonesia Raya,pembacaan Pancasila, peletakan karangan bunga,dan lagu Himne PEPABRI.
Ketua DPD PEPABRI Jawa Timur Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut,di antaranya Ketua Umum DPP PEPABRI Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar,Ketua Umum PPAL Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono,Sekjen Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo,Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak,serta Sekda Provinsi Jawa Timur Edi Karyono. Hadir pula jajaran TNI-Polri, pejabat kewilayahan,mantan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dan Soekarwo,serta para purnawirawan dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya,Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan apresiasi atas perjalanan panjang PEPABRI yang telah menjadi bagian dari kehidupan kebangsaan sekaligus mitra pemerintah daerah. Menurutnya, pengabdian para purnawirawan tetap memiliki nilai penting bagi generasi penerus. “Kehadiran mereka dinilai dapat menjadi contoh bagi generasi muda,terutama dalam menjaga semangat pengabdian kepada negara dan bangsa setelah menyelesaikan masa tugas kedinasan,”ucap Wagub Jawa Timur.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PEPABRI Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar kemudian mengingatkan para purnawirawan agar tidak berhenti memberikan perhatian terhadap perkembangan bangsa. Ia menekankan pentingnya menggali kembali nilai perjuangan dan sejarah agar semangat pengabdian tidak ikut berhenti ketika seseorang memasuki masa purna tugas.
Nilai-nilai Sapta Marga,Sumpah Prajurit,dan Tribrata,kata dia,tetap menjadi landasan moral yang perlu dijaga. “Para purnawirawan juga diharapkan memahami dinamika reformasi,menjadi teladan bagi generasi muda,serta ikut berada di barisan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia,” tegas Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.
Pesan lain yang mengemuka adalah pentingnya menjaga solidaritas antara TNI dan Polri yang masih aktif. Agum menegaskan bahwa soliditas tersebut diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus menghadapi berbagai potensi upaya adu domba.
Di sisi lain,pembangunan nasional juga membutuhkan kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam rangkaian acara,PEPABRI turut memberikan tanda penghargaan Satyalencana 5 dan 10 tahun kepada sejumlah anggotanya serta penghargaan kepada Bambang Sulistomo,putra Bung Tomo,dan Ahmad yang disebut sebagai pelaku sejarah.
Acara ditutup dengan doa, pemotongan tumpeng,dan ramah tamah antarpeserta. Seluruh rangkaian tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 PEPABRI di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya berakhir sekitar pukul 12.00 WIB dalam keadaan tertib dan aman.
Momentum tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi para purnawirawan dan warakawuri TNI- Polri,tetapi juga menjadi ruang untuk kembali meneguhkan nilai perjuangan, nasionalisme,persatuan,serta semangat pengabdian bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
