Terasistana.id, Jakarta
JOMBANG
Ketua LAZISNU PCNU Pati, Edi Kiswanto, menghadiri Silaturahmi Nasional (Silatnas) LAZISNU Sedunia yang diselenggarakan di Kantor Pusat Pondok Pesantren Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026).
Silatnas sedunia ini mengusung tema ” Menguatkan Konsolidasi Gerakan Filantropi NU untuk Kemandirian Ummat dan Khidmat untuk Bangsa”, Silatnas menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, menyatukan langkah, serta mendorong pengelolaan filantropi NU yang semakin profesional, terarah, dan berbasis riset.
Acara yang diprakarsai oleh NU Care-LAZISNU PBNU ini berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB dan diikuti hampir 400 peserta dari tingkatan LAZISNU PWNU, PCNU, serta PCINU dari berbagai belahan dunia. Silatnas dibuka secara resmi oleh Ketua LAZISNU PBNU, H. Ali Hasan Al Bahar, Lc., M.A.
Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta, seremonial pembukaan, hingga peluncuran Modul UMKM dan Profil LAZISNU. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video dokumenter, paparan laporan riset dari Alvara Research Center, serta sesi diskusi dan tanya jawab.
Memasuki agenda Focus Group Discussion (FGD), para peserta dibagi menjadi tiga komisi utama, yakni Komisi Tata Kelola LAZISNU, Komisi Program, dan Komisi Fundraising. Dalam sidang komisi tersebut, para peserta membedah berbagai problematika sekaligus merumuskan solusi terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola, efektivitas program, hingga strategi fundraising yang adaptif di tengah era digitalisasi.
Merespons pembahasan dalam FGD, Ketua LAZISNU PCNU Pati, Edi Kiswanto, menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengelola zakat. Menurutnya, seiring perkembangan zaman dan besarnya potensi zakat warga Nahdliyin, amil tidak lagi cukup hanya mengandalkan keikhlasan, melainkan wajib memiliki kompetensi profesional yang terukur.
> “Oleh karena itu diperlukan standarisasi amil. Sebagai amil LAZISNU, uji kompetensi amil zakat yang diakui secara nasional melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sangat diperlukan. LAZISNU PBNU dan PWNU perlu menjembatani hal ini,” ujar Edi Kiswanto.
Ia juga menambahkan bahwa LAZISNU PBNU dan PWNU sebaiknya mendorong terlaksananya pelatihan intensif atau Madrasah Amil secara berkelanjutan guna mewujudkan standarisasi tersebut.
Menjelang sore hari, rangkaian Silatnas diisi dengan agenda Konsolidasi Gagasan Palestina Fonds 2.0 yang mencakup pembacaan naskah solidaritas serta pembaruan (update) jumlah donasi yang dihimpun, sebelum seluruh rangkaian acara resmi ditutup.
Cak Rifki – Pati
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
