Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
29/08/2026.
Semangat kemerdekaan terasa berbeda di Sunset Pier,Pantai Indah Kapuk (PIK), Jumat pagi,21 Agustus 2026. Ratusan peserta mengikuti Family Color Fun Run Merah Putih Bersinar (Bersih Narkoba) dengan suasana penuh warna dan kebersamaan. Di balik keceriaan tersebut,terselip pesan penting tentang pentingnya menjaga keluarga dan generasi muda dari ancaman narkoba.
Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia itu turut mempertemukan 81 pemimpin perempuan dari berbagai latar belakang,mulai dari pengusaha, aktivis hingga birokrat. Trisya Suherman atau yang akrab disapa Icha menjadi salah satu penggerak utama kegiatan tersebut.
Baginya,angka 81 bukan hanya simbol usia kemerdekaan,tetapi juga gambaran kekuatan perempuan Indonesia untuk ikut menjaga ketahanan keluarga dan lingkungan dari bahaya narkoba. “Saya pernah mengalami kehilangan anggota keluarga gara-gara narkoba. Jangan sampai orang-orang yang Anda cintai hilang gara-gara narkoba,”ujar Trisya dalam pidato pembukaan.
Ia menilai kampanye antinarkoba dapat disampaikan dengan cara yang lebih dekat dan positif,salah satunya melalui kegiatan olahraga, kebersamaan keluarga,serta pesan hidup sehat dan bersih dari zat adiktif.
Trisya sendiri memiliki pengalaman panjang di dunia usaha dan kegiatan sosial. Ia dikenal sebagai pendiri sekaligus CEO PT Louise Aesthetic (Bambuspa) serta aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Ia juga dipercaya memimpin Yayasan Global CEO Indonesia,wadah kolaborasi para CEO dan pengusaha untuk mengembangkan potensi kewirausahaan sekaligus membangun kemitraan strategis dengan pemerintah.
Melalui Family Color Fun Run Merah Putih Bersinar,Trisya Suherman bersama 81 pemimpin perempuan menegaskan komitmen untuk terus menguatkan gerakan pencegahan narkoba. Pesan yang dibawa sederhana, namun penting: kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan,tetapi juga tentang menciptakan generasi yang sehat,kuat,dan bebas dari narkoba.
Semangat itu diharapkan tidak berhenti di garis finis,tetapi terus menjadi gerakan bersama di tengah masyarakat.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
