Terasistana.id, Jakarta
Lampung Timur,
27/08/2026.
Menindaklanjuti instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK),TNI mengerahkan Tim Alfa gabungan TNI AD,TNI AL,dan TNI AU ke Desa Braja Kencana,Lampung Timur,pada Selasa (25/08/2026).
Pengerahan pasukan dilakukan untuk memastikan titik panas dan bara sisa kebakaran benar-benar padam.
Tim Alfa TNI yang terdiri dari unsur TNI AD,TNI AL,dan TNI AU yang diterbangkan dari dari Bandara Sultan Kasim II Riau dan diterjunkan di Desa Braja Kencana,Lampung Timur ini, dilakukan setelah pemantauan menggunakan drone thermal mendeteksi masih adanya titik-titik panas yang berpotensi memicu kebakaran kembali.
Titik-titik tersebut berada di kawasan sekitar 123 hektare yang sebelumnya terbakar pada 23-24 Agustus 2026, meliputi wilayah Desa Braja Kencana dan Braja Luhur.
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi,S.Sos.,M.Si. (Han), yang turun langsung mengkomandoi para prajurit dalam pelaksanaan penanganan karhutla di wilayah TNWK bersama Forkopimda lainnya mengatakan percepatan penanganan juga dilakukan dengan mengerahkan berbagai kemampuan dan teknologi, termasuk water bombing serta drone penyemprot.
“Kita juga datangkan drone semprot dengan kapasitas 16 liter,30 liter,dan 100 liter,sehingga bisa bolak-balik ngisi,diterbangkan ke tempat-tempat yang memang susah dijangkau dengan jalan kaki,”ucap Pangdam XXI/ Radin Inten.
Sementara itu Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa pengerahan kekuatan TNI dalam penanganan karhutla merupakan bentuk respons cepat dan komitmen TNI dalam melindungi masyarakat serta lingkungan.
“TNI akan terus mengoptimalkan seluruh kemampuan yang dimiliki dan bersinergi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, tepat,dan efektif,”tegas Kapuspen TNI.
Pengerahan Tim Alfa menjadi bagian dari operasi terpadu untuk memastikan seluruh bara dapat ditemukan,dikendalikan,dan dipadamkan sebelum kembali membesar.
Git-Puspen TNI.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")