Terasistana.id, Jakarta
Jember, —
Menjaga kesehatan personel bukan cuma soal siap menjalankan tugas, tetapi juga memastikan kondisi tubuh tetap prima. Polres Jember menggelar penyuluhan tentang penyakit jantung sekaligus pemeriksaan kesehatan melalui Medical Check Up (MCU) bagi anggota Polri dan ASN. Rabu, (26/8/2026)
Kegiatan berlangsung di Gedung Bhayangkara, Jalan PB Sudirman, Jember, dan dibuka oleh Wakapolres Jember Kompol A. Effan Sulaiman, S.I.K., M.A. Kegiatan ini diikuti personel Polri dan ASN Polres Jember sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan serta melakukan deteksi dini.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan edukasi mengenai penyakit jantung dan pembuluh darah, mulai dari faktor risiko, pola hidup sehat, hingga pentingnya mengenali gejala sejak awal.
Penyuluhan menghadirkan narasumber dari RS Jember Klinik, dr. Efan Moeljono, Sp.JP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Materi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bekal bagi personel untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan masing-masing.
Wakapolres Jember Kompol A. Effan Sulaiman mengatakan, kesehatan personel merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan kondisi fisik yang sehat, anggota dapat menjalankan tugas secara optimal sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Jangan menunggu sakit baru memeriksakan diri. Melalui kegiatan ini, kita ingin mendorong seluruh anggota untuk lebih peduli dan melakukan deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit, khususnya penyakit jantung,” ujar Wakapolres.
Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara berkala juga menjadi langkah preventif untuk mengetahui kondisi tubuh sejak dini. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi setiap personel dalam menerapkan pola hidup yang lebih sehat.
Selain mendapatkan penyuluhan, peserta juga mengikuti pemeriksaan kesehatan atau MCU. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari komitmen Polres Jember dalam menjaga kebugaran dan kesehatan personel maupun ASN agar tetap siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Polres Jember berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda pemeriksaan semata, tetapi menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama bahwa menjaga kesehatan merupakan investasi penting bagi setiap anggota dalam menjalankan tugas jangka panjang.
Daniel AS
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
