Terasistana.id, Jakarta
23/08/2026
Jember,
Dalam rangka peringati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 81 Antusias warga membludak memadati lapangan Dusun Karang anyar Desa Tempurejo kec Tempurejo Kabupaten Jember untuk mengikuti acara jalan santai.
Dalam acara jalan santai hadiah hadiah yang disiapkan mulai dari hadiah utama samapai hadiah hiburan yang menghiasi pentas panggung hiburan.
Riyanto/Kepala Dusun karang anyar yang viral di medsos dan dikenal dengan nama “Kasun 22″dia adalah sosok pemimpin muda yang berintegtitas dan dicintai warganya.

Kasun 22 dalam sambutannya mengatakan”di acara sakral Hari Kemerdekaan RI kami rayakan bersama warga setiap tahun.sekaligus mengingatkan kepada Warga agar jangan melupakan jasa para pahlawan yg telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan negara” Ucapnya.
Ketua KJJT Indonesia/Yunus saat di konfirmasi awak media terasistana.id. membenarkan dan mengajak msyarakat” Untuk tetap berjuang.karna Perjuangan butuh Kebersamaan,artinya mari kita berjuang bersama-sama agar ke depan Desa Tempurejo menjadi desa yang rukun,damai.makmur sentosa”Ucapnya
selanjutnya Yunus mengajak masyarakat untuk menuju perubahan.namun Perubahan butuh keberanian. Artinya kita selaku masyarakat harus tegas dan Berani untuk mengatakan yang benar. Karena kalau kita membiarkan oknum birokrasi melakukan kesalahan maka perubahan tidak akan terwujud, contoh pelayanan administrasi sering kita jumpai dalam mengurus akte, kk, ktp sering lambat,Pembangunan desa yang tidak transparan,layanan sosial/bansos yang tidak tepat sasaran,layanan bidang keagamaan ,dan bidang pendidikan” Ungkapnya
Daniel anggota BPD Terpilih saat di konfirmasi awak media mengingatkan”menghadapi tahun politik Harus kita sadari bahwa betapa pentingnya merajut kebersamaan,menjalin kerukunan, menjaga persatuan.antar warga demi terciptanya kedamaian,keamanan,yg kondusif”ucapnya
Lanjut Daniel”menghimbau masyarakat untuk mengawal program pemerintah pusat yang turun ke desa, baik itu bansos/DD dll agar dana yang turun disalurkan tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh warganya ” pungkasnya.
Daniel AS












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)