Terasistana.id, Jakarta
NTT,
22/08/2026.
TNI Angkatan Udara bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam evakuasi medis udara (Air Medical Evacuation/AirMedvac) terhadap tiga pasien dari Reruwairere, Palue,Kabupaten Sikka,Nusa Tenggara Timur (NTT),menuju RSUD Dr. T. C. Hillers,Maumere,pada Kamis (20/08/2026).
Evakuasi melibatkan prajurit Batalyon Kesehatan TNI Angkatan Udara (Yonkesau),Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) dan BNPB. Dukungan tersebut dilakukan untuk mempercepat pemindahan pasien dari wilayah yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut menuju fasilitas kesehatan rujukan.
Sarana yang digunakan dalam evakuasi berupa helikopter BNPB jenis Airbus Helicopters H125 dengan nomor registrasi PK-DBM. Helikopter tersebut membawa tiga pasien dari pick-up point Reruwairere,Palue, Kabupaten Sikka,menuju RSUD Dr. T. C. Hillers,Maumere.
Ketiga pasien yang dievakuasi terdiri atas Ny. Maria Heri,71 tahun,dengan diagnosis fraktur tertutup tulang paha kiri,Ny. Maria Anyela Ngei,30 tahun, dengan kondisi kehamilan anak ke-4 usia kehamilan 39–40 minggu, serta Tn. Rusli,52 tahun,dengan diagnosis cedera kepala ringan disertai luka robek pada kepala dan siku kanan.
Setelah tiba di RSUD Dr. T. C. Hillers, Maumere,ketiga pasien selanjutnya mendapatkan penanganan dari tim medis rumah sakit. Proses evakuasi berjalan sebagai bagian dari dukungan penanggulangan bencana alam di wilayah Provinsi NTT,khususnya dalam memastikan pasien dari daerah terdampak dapat segera memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas rujukan.
Kolaborasi unsur TNI AU dan BNPB melalui dukungan evakuasi medis udara menjadi salah satu upaya mempercepat akses pertolongan bagi masyarakat maupun personel yang membutuhkan penanganan medis, terutama dari wilayah yang memiliki tantangan akses dan kondisi geografis dalam proses evakuasi.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
