Terasistana.id, Jakarta
Lamandau,
21/08/2026.
Suasana penuh semangat dan keceriaan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kodim 1017/Lamandau,pada Kamis (20/08/2026). Kemeriahan semakin terasa dengan kehadiran Komandan Kodim 1017/Lamandau Letkol Arm Ady Kurniawan,M.Han. bersama Ketua Persit KCK Cabang XLIV Dim 1017/ Lamandau Ny. Sary Ady Kurniawan.
Rangkaian kegiatan juga turut di ramaikan berbagai kegiatan yang juga diikuti oleh bersama prajurit,PNS, Persit,dan keluarga besar Kodim 1017/ Lamandau. Beragam perlombaan dan kegiatan kebersamaan di gelar dengan penuh antusiasme. Tidak hanya menjadi hiburan,kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi,kekompakan,serta semangat gotong royong keluarga besar Kodim 1017/ Lamandau.
Dalam kegiatan tersebut,Dandim 1017/Lamandau Letkol Arm Ady Kurniawan,M.Han. menyampaikan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya menjadi momentum untuk memeriahkan kemerdekaan,tetapi juga untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan memperkuat kebersamaan. “Semangat kebersamaan harus terus kita jaga melalui kebersamaan,kekompakan, dan kontribusi nyata bagi bangsa dan masyarakat,”ungkap Letkol Arm Ady Kurniawan,M.Han.
Sementara itu,Ketua Persit KCK Cabang XLIV Dim 1017/ Lamandau Ny. Sary Ady Kurniawan turut memberikan semangat kepada peserta kegiatan. Kehadiran Persit dan keluarga besar Kodim semakin menambah suasana hangat dan penuh kekeluargaan.
Dengan semangat “Indonesia Berdaulat,Adil,dan Makmur”,perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kodim 1017/Lamandau menjadi momentum untuk terus memperkuat persatuan,kebersamaan,dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
