Terasistana.id, Jakarta
GARUT,
11 Agustus 2026
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Garut Raya melaksanakan kegiatan bakti sosial yang dirangkaikan dengan donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis bagi pegawai, serta pembagian bantuan sembako kepada keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (11/8) tersebut diikuti oleh jajaran pegawai UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Garut Raya. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Garut, Rusdedy, dan berlangsung dengan aman, tertib, serta lancar.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah donor darah yang dilaksanakan bekerja sama dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI) Kabupaten Garut. Sebanyak 35 orang petugas Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Garut Raya mengikuti kegiatan donor darah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh petugas PMI, sebanyak 27 orang dinyatakan memenuhi syarat untuk mendonorkan darah. Dari jumlah tersebut, terdapat 9 pendonor bergolongan darah A, 7 orang bergolongan darah B, 8 orang bergolongan darah O, dan 3 orang bergolongan darah AB. Sementara itu, sebanyak 8 peserta belum dapat melakukan donor darah karena alasan kesehatan.
Selain donor darah, kegiatan juga diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pegawai. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan dan kebugaran jajaran sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Kepedulian sosial juga diwujudkan melalui pembagian bantuan sembako kepada keluarga WBP dan masyarakat. Sebanyak 15 orang keluarga penerima bantuan mendapatkan paket sembako sebagai bentuk kepedulian jajaran UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Garut Raya terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Lapas Kelas IIA Garut, Rusdedy, menyampaikan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI merupakan momentum untuk memperkuat semangat pengabdian sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat.
“Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya kita maknai melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan pemberian bantuan sembako merupakan wujud kepedulian serta semangat gotong royong jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Garut Raya,” ujar Rusdedy.
Menurutnya, kegiatan donor darah memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi karena darah yang disumbangkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Setetes darah merupakan bukti kepedulian dan dapat menjadi harapan bagi sesama. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat sekaligus mempererat solidaritas antarpegawai serta hubungan dengan masyarakat,” tambahnya.
Pelaksanaan kegiatan tersebut sejalan dengan semangat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk terus menghadirkan pelayanan dan pengabdian yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan jajaran UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Garut Raya menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.
Setetes Darah, Bukti Kepedulian untuk Sesama. Bersama Mengabdi, Bersama Memberi Manfaat.
NP
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
