Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
04/08/2026.
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto,Sp.Rad (K) RI menekankan pentingnya inovasi kesehatan otak yang didukung peningkatan literasi masyarakat dalam Indonesian Brain Forum 2026 di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ),pada Selasa (04/08/2026).
Dalam forum yang berlangsung di Gedung Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) tersebut,Prof. dr. Terawan membahas perkembangan inovasi kesehatan otak serta pentingnya menyampaikan pengetahuan medis kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.
Pembahasan itu menjadi bagian dari Indonesian Brain Forum 2026 yang mengusung tema “Brain and the Future of Indonesia: Bagaimana Neurosains Membentuk Pendidikan, Kepemimpinan,Inovasi,dan Peradaban Indonesia.”
Kesehatan otak menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia karena berkaitan dengan kemampuan belajar,mengingat, berkomunikasi,mengambil keputusan, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu,pemahaman masyarakat mengenai fungsi otak dan upaya menjaga kesehatannya perlu terus diperluas.
Prof. dr. Terawan mengangkat pentingnya inovasi dalam menjawab tantangan kesehatan yang terus berkembang. Inovasi medis tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi,tetapi juga mencakup pengembangan metode pemeriksaan, pencegahan,pelayanan,serta pemulihan yang berorientasi pada kebutuhan pasien.
Menurut pemaparan dalam forum, kemajuan ilmu pengetahuan perlu diikuti dengan edukasi publik yang berkelanjutan. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang tepat agar mampu mengenali faktor risiko, menjaga pola hidup,dan mengambil keputusan kesehatan secara bertanggung jawab.
Edukasi kesehatan otak juga diperlukan untuk mendorong masyarakat memberikan perhatian terhadap perubahan kondisi fisik, kemampuan kognitif,serta kesehatan mental. Pengetahuan yang memadai dapat membantu seseorang lebih peka terhadap kondisi dirinya dan segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila mengalami keluhan.
Perspektif Prof. dr. Terawan memperkuat pesan bahwa inovasi kesehatan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hasil penelitian dan perkembangan teknologi medis perlu diterjemahkan menjadi pelayanan yang aman,mudah dipahami,dan dapat menjawab kebutuhan kesehatan publik.
Pembahasan tersebut juga menempatkan komunikasi kesehatan sebagai unsur penting dalam pengembangan inovasi. Informasi medis yang disampaikan secara jelas dapat mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat partisipasi publik dalam menjaga kesehatan.
Kegiatan Indonesian Brain Forum 2026 mempertemukan sejumlah tokoh nasional dari berbagai disiplin ilmu, antara lain Prof. Stella Christie,Ph.D., Rocky Gerung,Dr. dr. Asra Al Fauzi, Dekan Fakultas Kedokteran UPNVJ Dr. dr. Taufiq Fredrik Pasiak,serta Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto.
Para narasumber membahas neurosains dari perspektif kedokteran, pendidikan,filsafat,kepemimpinan, inovasi,kesehatan,dan kebijakan publik. Pendekatan lintas disiplin tersebut menunjukkan bahwa ilmu tentang otak mempunyai keterkaitan luas dengan pembangunan kualitas manusia Indonesia.
Melalui Indonesian Brain Forum 2026, UPNVJ menegaskan bahwa inovasi kesehatan otak perlu berjalan beriringan dengan peningkatan literasi publik. Kemajuan ilmu kedokteran akan memberikan dampak lebih besar apabila dipahami,diterima,dan dimanfaatkan secara tepat oleh masyarakat.
Git/Humas
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
