Terasistana.id, Jakarta
Karachi,
16/07/2026. MDuta Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Pakistan,Letjen TNI (Purn) Chandra Warsenanto Sukotjo,M.Sc. didampingi istri,Ny. Tamara Yunita Sukotjo serta Konsul General Republik Indonesia di Karachi Muzakir melakukan kunjungan kehormatan ke Ibu Negara Pakistan, Aseefa Bhutto Zardari di Bilawal House,Karachi,pada Rabu (15/07/2026).
Dikutib redaksi pada Kamis (16/07/2026). Dalam sambutannya,Ibu Negara Pakistan,Aseefa Bhutto Zardari mengucapkan selamat kepada Duta Besar RI Letjen TNI (Purn) Chandra W. Sukotjo,M.Sc. dan istri Ny. Tamara Yunita Sukotjo atas keberhasilan penyelenggaraan Forum Investasi Pakistan-Indonesia di Karachi dan mengapresiasi upaya beliau untuk lebih memperkuat kerja sama ekonomi bilateral.
Ibu Negara Pakistan mengamati bahwa Pakistan dan Indonesia menikmati hubungan yang telah lama terjalin dan bersahabat yang didasarkan pada rasa saling menghormati,nilai-nilai bersama,dan kerja sama yang erat. Beliau mengatakan bahwa kedua negara secara konsisten saling mendukung dan bekerja sama untuk mempromosikan perdamaian, pembangunan,dan kemakmuran di kawasan dan sekitarnya.
Diskusi tersebut dengan penuh rasa hormat mengenang kembali hubungan bersejarah antara Indonesia dan Pakistan,khususnya mengingat persahabatan pribadi yang erat antara Bapak Pendiri Indonesia,Presiden Sukarno,dan kakek Ibu Negara, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto-warisan solidaritas Asia-Afrika yang terus menginspirasi hubungan diplomatik dan antar masyarakat saat ini.
Pertemuan tersebut juga berfungsi sebagai platform strategis untuk mengeksplorasi perluasan kerja sama di sektor-sektor kunci yang saling menguntungkan,khususnya di provinsi Sindh. Kedua belah pihak membahas intensifikasi perdagangan pertanian, menghidupkan kembali kerangka kerja sama beras antar pemerintah,dan meningkatkan kolaborasi di bidang kesehatan,pengembangan vaksin,dan keluarga berencana.
Duta Besar RI untuk Pakistan,Letjen TNI (Purn) Chandra Warsenanto Sukotjo,M.Sc. memberikan Ibu Negara Pakistan,Aseefa Bhutto Zardari sebuah publikasi peringatan yang disusun untuk menggambarkan garis waktu visual yang kaya dari hubungan Indonesia-Pakistan,melambangkan dedikasi Konsulat yang berkelanjutan untuk membina kemitraan bilateral yang berkembang.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
