Terasistana.id, Jakarta
Jakarta Barat –
Membangun keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan mempererat komunikasi dan kebersamaan bersama para tokoh agama.
Semangat itulah yang ditunjukkan Kapolsek Cengkareng AKP Rahis Fadhlillah, S.Tr.K., S.I.K., M.H., saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jakarta Barat di Jalan Bojong Raya, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Selasa (14/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Kapolsek didampingi Kanit Intelkam Polsek Cengkareng AKP Syamsul Bahri, S.H., M.H., Kapospol Duri Kosambi IPDA Jekson Manurung, serta jajaran personel Polsek Cengkareng.
Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Ketua PCNU Jakarta Barat KH Agus Salim beserta jajaran pengurus PCNU tingkat kecamatan dan kelurahan.
Selain sebagai ajang silaturahmi, kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi AKP Rahis Fadhlillah untuk memperkenalkan diri sebagai Kapolsek Cengkareng yang baru sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan para ulama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam suasana penuh keakraban, Kapolsek menegaskan bahwa Polsek Cengkareng berkomitmen untuk terus membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh agama, pemerintah daerah, dan Tiga Pilar, sebagai mitra strategis dalam menciptakan wilayah yang aman, damai, dan kondusif.
“Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Kehadiran tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan, kerukunan, dan menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum,” ujar AKP Rahis Fadhlillah.
Ia juga mengajak jajaran PCNU Jakarta Barat untuk terus bersinergi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan, mencegah tindak kriminal seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, hingga aksi tawuran yang melibatkan generasi muda.
Menurutnya, pesan-pesan kamtibmas dapat disampaikan melalui berbagai kegiatan keagamaan, termasuk pengajian dan forum kemasyarakatan, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.
Tak hanya itu, Kapolsek juga memohon doa serta masukan dari para ulama agar jajaran Polsek Cengkareng senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua PCNU Jakarta Barat KH Agus Salim menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasinya atas komitmen Polsek Cengkareng dalam membangun komunikasi yang erat dengan para tokoh agama.
Menurutnya, sinergi antara ulama, pemerintah, dan kepolisian merupakan modal penting untuk menjaga persatuan serta meredam potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
Melalui silaturahmi ini, diharapkan hubungan baik antara Polsek Cengkareng dan PCNU Jakarta Barat semakin erat sehingga kolaborasi dalam menjaga kerukunan umat, menangkal paham radikalisme, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Cengkareng dapat terus terjalin dengan baik.
NP
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
