Terasistana.id, Jakarta
Lamandau,
25/06/2026.
Personel Kodim 1017/Lamandau bersama warga binaan kembali menggelar kegiatan nonton bareng (Nobar) Sepak Bola Piala Dunia Tahun 2026 di Aula Mako Kodim 1017/Lamandau,Jl. Trans Kalimantan Km 03,Desa Kujan, Kabupaten Lamandau,Kalimantan Tengah,pada Kamis (25/06/2026).
Kegiatan nonton bareng (Nobar) berlangsung dengan penuh kehangatan dan keakraban. Melalui momentum pertandingan sepak bola piala dunia ini,TNI dan masyarakat dapat berkumpul serta menjalin komunikasi yang lebih dekat dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan.
Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi sosial untuk mempererat hubungan antara aparat kewilayahan dengan warga binaan. Kebersamaan yang terjalin diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kondusivitas wilayah.
Komandan Kodim 1017/Lamandau, Letkol Arm Ady Kurniawan,M.Han. menyampaikan bahwa kegiatan nonton bareng (Nobar) bersama masyarakat merupakan salah satu upaya memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat
“Melalui kegiatan sederhana seperti nonton bareng (Nobar) ini,kami ingin terus membangun kedekatan dengan masyarakat. Komunikasi yang baik dan hubungan yang harmonis menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pembinaan teritorial di wilayah,”ujar Letkol Arm Ady Kurniawan,M.Han.
“Kegiatan nonton bareng (Nobar) berlangsung dengan aman,tertib,dan lancar ini diharapkan dapat terus menjadi sarana mempererat silaturahmi serta memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamandau,” harapannya.
Git – Red
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
