Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
22/06/2026.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada sejumlah pengurus rukun warga (RW) dalam pengelolaan lingkungan. Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung pada momentum Apel Siaga Jaga Jakarta.
“Apresiasi para kader lingkungan, pengurus bank sampah,PPSU,serta pengurus RT/RW yang menjadi garda terdepan,”ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Monas, Jakarta Pusat,pada Minggu (21/06/ 2026).
Apresiasi tersebut diberikan kepada:
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat:
RW 09 Kelurahan Cempaka Putih Barat
RW 05 Kelurahan Paseban
RW 01 Kelurahan Gambir
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat:
RW 09 Kelurahan Meruya Utara
RW 07 Kelurahan Joglo
RW 04 Kelurahan Kedoya Utara
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan:
RW 09 Kelurahan Lenteng Agung
RW 08 Kelurahan Petukangan Selatan
RW 03 Kelurahan Kebon Baru
Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu:
RW 03 Kelurahan Pulau Untung Jawa
RW 04 Kelurahan Pulau Pari
RW 02 Kelurahan Pulau Kelapa
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara:
RW 07 Kelurahan Rorotan
RW 24 Kelurahan Pegangsaan Dua
RW 12 Kelurahan Rawa Badak Utara
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur:
RW 03 Kelurahan Setu
RW 16 Kelurahan Penggilingan
RW 12 Kelurahan Duren Sawit
Pramono menegaskan bahwa gerakan pemilahan di tingkat akar rumput berjalan sangat masif. Beberapa wilayah binaan bahkan mampu mengonversi sisa makanan menjadi pakan budidaya maggot. “Penanganannya di RT itu sudah sampai pemilahan untuk makanan maggot,kemudian ikan,dan sebagainya,”ungkap Pramono.
Guna mendukung konsistensi warga, pemerintah daerah kini menyiapkan infrastruktur penampung hasil organik. Lahan puluhan hektare di Cilangkap segera dioptimalkan sebagai pusat pengolahan pupuk. “Kami segera akan membuka lahan kurang lebih 90 hektar untuk pengembangan yang organik untuk maggot dan pupuk,”tutur Pramono.
Langkah taktis berbasis komunitas lokal ini mendapat dukungan penuh dari Menko Pangan,Zulkifli Hasan (Zulhas). Kolaborasi aktif tersebut dinilai menjadi solusi terbaik dalam menghapus sistem pembuangan terbuka. “Tidak mungkin sampah selesai tanpa melibatkan semua pihak, karena sampah itu urusan kita bersama,”tegas Zulhas
Zulkifli akan menginstruksikan daerah lain untuk segera menduplikasi sistem pengelolaan di Jakarta. Model pergerakan massal ini akan dibawa ke wilayah Jawa hingga Sumatra. “Agar nanti daerah-daerah lain mencontoh saja. Kami akan bawa ke Jawa Timur, Jawa Tengah,Jawa Barat,”ucap Zulkifli.
Git-Red.







![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Terasistana.id Jakarta โ Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. โKami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,โ kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. โHari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,โ terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. โJadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,โ terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. โSaya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,โ tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)




