Tegakkan Pasal 33 & Lawan Kaum Serakahnomics:Mahasiswa Serukan Kedaulatan Ekonomi dan Persatuan Nasional

Terasistana.id, Jakarta

 

Jakarta,

19/06/2026.

Koalisi BANGSA MUDA,jejaring organisasi mahasiswa nasional,menyelenggarakan Talkshow “Mahasiswa Bicara” bertema “Bangun Persatuan Nasional,Tegakkan Pasal 33” di Mattea Social Space,Rawasari bertempat di Cempaka Putih,Jakarta Pusat,pada Jumat (19/06/2026). Forum ini menyoroti kesenjangan antara amanat Pasal 33 UUD 1945 dan realitas ekonomi-politik Indonesia, sekaligus menempatkan isu kedaulatan ekonomi dalam konteks persaingan kekuatan besar dunia atas mineral kritis nasional.

Puluhan aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi nasional berkumpul,menyuarakan keresahan yang sama mengenai arah kedaulatan ekonomi nasional di tengah kondisi bangsa saat ini yang dinilai kian menantang.

Melalui forum diskusi ‘Mahasiswa Bicara’ yang bertajuk ‘Bangun Persatuan Nasional,Tegakkan Pasal 33,kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Bangsa Muda secara lantang mendesak pemerintah untuk mengembalikan kiblat perekonomian nasional ke arah konstitusi serta melawan cengkeraman sistem ekonomi serakah (serakahnomics).

Dalam forum tersebut,Ketua Pelaksana Koalisi Bangsa Muda yang juga Ketua Umum EN LMND,Muh. Isnain Mukadar membacakan langsung materi kajian strategis yang menjadi dasar pergerakan koalisi mahasiswa. “Persatuan nasional bukan sekadar slogan tahunan. Ia adalah syarat mutlak bagi kedaulatan. Dan kedaulatan ekonomi yang diamanatkan Pasal 33 merupakan prasyarat utama bagi kemakmuran rakyat yang sesungguhnya,”tegas Isnain saat membacakan kajian tersebut bersama perwakilan mahasiswa.

Dalam materi yang dipaparkan Isnain, Koalisi Bangsa Muda menyoroti ketimpangan struktural yang dinilai masih jauh dari cita-cita luhur pendiri bangsa. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, kesenjangan sosial tecermin dari Gini Ratio nasional sebesar 0,375,di mana 68 persen lahan nasional kini dikuasai oleh hanya 1 persen populasi.

Kondisi ini diperparah dengan potret kemiskinan di wilayah timur Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, seperti Papua dan Maluku. Mahasiswa menilai kemiskinan di Papua Pegunungan yang menyentuh angka 30,03 persen merupakan kontradiksi paling nyata dari amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Aspek geopolitik pengelolaan nikel nasional juga dikritik tajam. Meski Indonesia menguasai lebih dari 58 persen produksi nikel dunia, nilai tambah riil dari melonjaknya nilai ekspor komoditas tersebut dinilai belum mengalir optimal ke kantong rakyat jelata.

Hal ini dikarenakan sekitar 75 persen kapasitas smelter dan keuntungan industri nikel masih dikuasai oleh pemegang saham asing. “Sebuah negara yang menguasai lebih dari separuh produksi nikel dunia,namun tidak mampu menahan sebagian besar nilai tambah dari kekayaan itu untuk rakyatnya sendiri,adalah negara yang belum berhasil menegakkan kedaulatan ekonominya,”papar Isnain.

Persoalan ini,menurut kajian mahasiswa,berakar dari gurita serakahnomic istilah yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggambarkan pola ekonomi yang digerakkan oleh keserakahan tiga pilar utama: imperialisme modal global,oligarki domestik,dan korupsi birokrasi yang saling mengunci.

Sebagai langkah konkret dan tawaran solusi bagi pemerintah,Isnain membacakan 10 poin rekomendasi kebijakan yang dirumuskan bersama oleh lintas organisasi mahasiswa dalam forum tersebut:

Pertama,Reformasi Regulasi Sektor Mineral. Memastikan BUMN memegang kendali mayoritas dalam seluruh rantai nilai nikel guna mengurangi dominasi asing yang saat ini menguasai 75 persen kapasitas smelter.

Kedua,Negosiasi Ulang Skema Bagi Hasil. Melakukan renegosiasi dengan investor asing untuk memastikan mayoritas keuntungan bersih tetap berada di dalam negeri. Ketiga, Penguasaan Teknologi Mandiri. Melakukan investasi masif pada penguasaan teknologi pemurnian (smelting dan rafinasi) oleh lembaga riset nasional demi mengurangi ketergantungan asing.

Keempat,Akselerasi Reforma Agraria. Melakukan redistribusi lahan secara serius,menertibkan HGU tidak produktif,serta melindungi petani kecil dari penggusuran korporasi. Kelima, Kebijakan Afirmatif Papua dan Maluku. Menerapkan prinsip bahwa kekayaan alam di wilayah timur harus diutamakan sebagai modal pembangunan kesejahteraan daerah tersebut.

Keenam,Revitalisasi Koperasi Rakyat. Mengintegrasikan koperasi nelayan dan petani sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek dari industrialisasi sumber daya alam.
Ketujuh,Diplomasi Mineral yang Tegas. Memanfaatkan posisi tawar Indonesia sebagai produsen dominan nikel dunia dalam negosiasi dengan AS, Uni Eropa,dan Tiongkok. Kedelapan, Penguatan Mahkamah Konstitusi. Menjaga MK sebagai pengawal konstitusi melalui akses judicial review yang mudah dijangkau oleh masyarakat sipil dan mahasiswa.

Kesembilan,Kurikulum Ekonomi Kerakyatan. Mengintegrasikan pemahaman Pasal 33 UUD 1945 dalam kurikulum pendidikan nasional untuk membangun generasi sadar konstitusi. Kesepuluh,Pembersihan Sistemik dari Korupsi. Menuntut pemberantasan korupsi tanpa kompromi di sektor strategis,guna memutus hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis kelompok oligarki.

Diskusi interaktif ini tidak hanya menghadirkan perdebatan teoretis, tetapi juga diperkaya oleh pandangan dari Wakil Menteri Sosial yang juga Ketua Umum Partai PRIMA, Agus Jabo Priyono, serta mantan Menteri Keuangan RI tahun 1998, Dr. Fuad Bawazir.

Kedua tokoh nasional tersebut memberikan catatan kritis mengenai program Presiden Prabowo yang meletakan dasar pada penderitaan rakyat dan tantangan geopolitik yang dihadapi Indonesia saat ini.

Selain Muh.Isnain Mukadar,sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa nasional juga hadir dan menyatakan komitmen bersamanya, antara lain Arsandi (Kabid Kebijakan Publik DPP KAMMI),M. Rijal (Deputi Pendidikan EN-LMND),Atqiya Fadhil Rahman (Sekjen PII),Yogi Syahputra Al Idrus (Korpresnas BEM PTMAI),I Nyoman Sugidana (Wakil Ketua Umum PP KMHDI),Anselmus Ersandy Santoso (Bendahara Umum DPP GMNI),Arip Mustabasanii (Sekretaris Nasional BEM PTNU), dan Marzuki Toeka (Sekjen PB SEMMI).

Melalui forum ini,Koalisi Bangsa Muda menegaskan tekadnya untuk bergerak dari sekadar wacana menuju aksi nyata di lapangan,mulai dari advokasi kebijakan berbasis data hingga pendampingan komunitas lokal yang terdampak langsung oleh aktivitas industri ekstraktif.

Git-Red.