Terasistana.id, Jakarta
Batu,
18/06/2026.
Politeknik Angkatan Darat (Poltekad) Kodiklatad kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia unggul di bidang pertahanan melalui pelaksanaan Sidang Tugas Akhir mahasiswa yang digelar pada Rabu (17/06/2026). Kegiatan akademik tersebut menghadirkan penguji eksternal ahli,Mayjen TNI (Purn) Dr. R. Nugraha Gumilar,M.Sc.,yang juga merupakan Pembina Bhumi Literasi Anak Bangsa.
Sidang tugas akhir yang berlangsung di ruang kelas Poltekad tersebut menjadi tahapan penting bagi para mahasiswa sebelum menyelesaikan pendidikan. Dalam forum akademik ini, mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian dan inovasi teknologi pertahanan yang telah dikembangkan selama masa studi.
Kehadiran Mayjen TNI (Purn) Dr. R. Nugraha Gumilar memberikan nilai strategis dalam pelaksanaan sidang. Dengan pengalaman panjang di lingkungan militer dan latar belakang akademik yang kuat,beliau memberikan penilaian komprehensif terhadap kualitas penelitian yang dihasilkan mahasiswa.
Selama proses pengujian,berbagai aspek menjadi perhatian,mulai dari metodologi penelitian,kebaruan inovasi,hingga potensi implementasi teknologi dalam mendukung kebutuhan pertahanan negara. Evaluasi yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas karya ilmiah mahasiswa.
Selain memberikan koreksi akademik, Mayjen TNI (Purn) Dr. R. Nugraha Gumilar juga menyampaikan pandangan visioner mengenai pentingnya pengembangan teknologi pertahanan yang adaptif terhadap dinamika ancaman global dan perkembangan teknologi modern.
Menurutnya,inovasi yang lahir dari lembaga pendidikan militer memiliki peran penting dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional. Oleh karena itu,hasil penelitian mahasiswa perlu diarahkan agar memiliki manfaat nyata dan dapat diaplikasikan dalam mendukung modernisasi alutsista TNI.
Kegiatan sidang tugas akhir ini sekaligus mencerminkan sinergi antara dunia akademik dan praktisi pertahanan. Keterlibatan tokoh berpengalaman sebagai penguji eksternal menjadi sarana transfer pengetahuan dan pengalaman kepada generasi penerus bangsa.
Sebagai Pembina Bhumi Literasi Anak Bangsa,Mayjen TNI (Purn) Dr. R. Nugraha Gumilar juga dikenal aktif mendorong budaya literasi dan pengembangan keilmuan. Kehadirannya dalam forum akademik menunjukkan bahwa literasi, riset, dan inovasi merupakan fondasi dalam membangun kekuatan bangsa.
Poltekad Kodiklatad sendiri terus berupaya melahirkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis,tetapi juga kemampuan analitis dan inovatif dalam menjawab tantangan pertahanan masa depan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan TNI akan sumber daya manusia yang unggul dan adaptif.
Melalui pelaksanaan Sidang Tugas Akhir yang menghadirkan penguji berpengalaman,diharapkan lahir berbagai inovasi teknologi pertahanan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan TNI dan bangsa Indonesia. Semangat kolaborasi antara akademisi dan praktisi pertahanan menjadi modal penting menuju pertahanan negara yang semakin modern dan berdaya saing global.
Git-Poltekad
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
