Terasistana.id, Jakarta
Lamandau,
12/06/2026.
Dalam rangka memperkuat wawasan kebangsaan serta menanamkan nilai-nilai leluhur Pancasila di tengah masyarakat, Komando Distrik Militer (Kodim) 1017/ Lamandau (Lmd) menggelar kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Kegiatan di laksanakan yang bertempat di Aula Makodim 1017/Lamandau,Jl. Trans Kalimantan Km 03,Desa Kujan,Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,Kalimantan Tengah,pada Jum’at (12/06/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Mitra Karib Kodim 1017/Lamandau dan warga binaan Babinsa dari berbagai wilayah di Kabupaten Lamandau. Adapun materi pembinaan di sampaikan oleh Pjs Pasi Intel Kodim 1017/Lamandau,Kapten Inf Sumarno.
Dalam penyampaiannya,Kapten Inf Sumarno menjelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa yang harus di pahami,dihayati,dan di amalkan oleh seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pemahaman yang kuat terhadap nilai- nilai Pancasila sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman.
“Pancasila merupakan pedoman bangsa,melalui pembinaan ini diharapkan masyarakat dapat semakin memahami pentingnya menjaga kerukunan,toleransi,serta semangat gotong royong sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila,”ujar Kapten Inf Sumarno.
Selain memberikan pemahaman ideologi Pancasila,kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi dan komunikasi antara Kodim 1017/Lamandau dengan Mitra Karib serta masyarakat binaan Babinsa.
Pembinaan ideologi Pancasila merupakan salah satu upaya pembinaan teritorial yang rutin dilaksanakan guna memperkuat karakter kebangsaan masyarakat serta menangkal berbagai pengaruh negatif yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
