Terasistana.id, Jakarta
10 Juni 2026
KOMINFO Sidoarjo-
Bupati Sidoarjo H. Subandi terus mendorong kemajuan lembaga pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya lembaga pendidikan
negeri saja yang didorongnya.
Namun juga lembaga pendidikan swasta juga
harus mampu menjadi pondasi utama pembangunan bangsa.
Generasi penerus bangsa yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing diharapkannya mampu dicetak disekolah-sekolah swasta, salah satunya dapat dilakukan oleh SD Muhammadiyah 1 Candi.
Hal tersebut diucapkan Bupati Sidoarjo H. Subandi usai membuka Pentas Pendidikan Agama Islam/PAI tingkat SD se Kabupaten Sidoarjo di SD Muhammadiyah 1 Candi, Rabu, (10/6/2026).
Bupati H. Subandi mengatakan Pemkab Sidoarjo berkomiten membantu kemajuan sekolah-sekolah swasta yang ada.
Ia berharap sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Sidoarjo mampu bersaing dengan sekolah negeri. Tidak hanya pada sarana dan prasarananya saja, namun juga pada manajemen pengelolaan sekolah.
Ia ingin lembaga pendidikan swasta dapat berjalan
bersama untuk mencetak generasi bangsa yang berkarakter dan berdaya saing global.
“SD Muhammadiyah 1 Candi ini kita dorong untuk mampu bersaing, tidak boleh kalah dengan sekolah-sekolah lainnya karena sekolah adalah tempat untuk membentuk karakter anak yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual namun juga berakhlak mulia,”ucapnya.
Bupati H. Subandi sendiri merasa bangga dengan berdirinya SD Muhammadiyah 1 Candi, menurutnya sekolah tersebut adalah salah satu sekolah yang cukup baik dalam pengelolaannya.
Ia melihat pembangunan fasilitas pendidikan di
sekolah tersebut masih terus berlangsung. Ia pun akan berupaya membantu anggaran pembangunannya.
Anggaran tersebut akan diperolehnya melalui
anggota DPRD Jatim yang tak lain istrinya sendiri dr. Sriatun.
Seperti bantuan yang diberikan tahun kemarin di Desa Pabean dan MI di Desa Pabean.
“Meski ada efisensi, Kabupaten Sidoarjo terus berupaya memberikan bantuan seperti kepada SD Muhammadiyah 1 Candi yang akan kita upayakan, inshaalloh ada bantuan dari provinsi, dari ibu bupati, nanti kita siapkan setidaknya Rp. 2
milyar pada tahun anggaran 2027,” ujarnya.
TW
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
