Terasistana.id, Jakarta
Lamandau,
08/06/2026.
Komandan Kodim 1017/Lamandau (Lmd) Letkol Arm Ady Kurniawan,M.Han. yang diwakili oleh Perwira Seksi Teritorial (Pasi Ter) Kodim 1017/Lmd Kapten Eko Yunianto,melaksanakan kegiatan Rekrutmen Sosialisasi Komponen Cadangan (Komcad) bertempat di Aula Makodim 1017/Lmd,Jl. Trans Kalimantan Km 03,Desa Kujan, Kecamatan Bulik,Kabupaten Lamandau,Kalimantan Utara,pada Senin (08/06/2026).
Dalam kegiatan tersebut,Kapten Eko Yunianto menyampaikan bahwa Komponen Cadangan (Komcad) merupakan bagian dari Sumber Daya Nasional yang dipersiapkan untuk memperkuat sistem pertahanan negara. Melalui sosialisasi ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai persyaratan,mekanisme pendaftaran,serta peran dan tugas Komando Cadangan dalam mendukung pertahanan negara.
Ia menjelaskan bahwa pembentukan Komcad adalah untuk memperbesar dan memperkuat kapasitas Komponen Utama,yaitu TNI,dalam menghadapi berbagai ancaman Militer maupun ancaman hibrida yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Keberadaan Komcad merupakan salah satu upaya negara dalam menyiapkan kekuatan pendukung yang
dapat dimobilisasi sewaktu-waktu guna memperkuat TNI dalam menghadapi ancaman terhadap negara,”jelas Kapten Eko Yunianto.
Melalui kegiatan Sosialisasi Rekrutmen ini,diharapkan masyarakat Kabupaten Lamandau dapat memahami pentingnya peran Komcad
serta termotivasi untuk berpartisipasi dalam program bela negara sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.
Dengan adanya sosialisasi ini,Kodim 1017/Lamandau berharap semakin banyak generasi muda yang memahami dan mendukung program Komponen Cadangan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
