Terasistana.id, Jakarta
PANGKALPINANG –
Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 menjadi momen istimewa bagi keluarga besar Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Pangkalpinang.
Selain pelantikan pengurus baru masa bakti 2026–2031, kegiatan yang digelar di Balai Betason, Senin (1/6/2026), juga menjadi penanda resmi bergabungnya anggota Paskibraka tahun 2025 ke dalam organisasi PPI.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pangkalpinang, Donal Tampubolon, mengatakan pelantikan pengurus baru tersebut merupakan hasil Musyawarah Daerah yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh PPI Kota Pangkalpinang.
“Pengurus kota yang dilantik hari ini merupakan hasil musyawarah daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya. SK kepengurusan diterbitkan oleh pengurus provinsi dan hari ini secara resmi mereka dikukuhkan,” kata Donal.
Ia menjelaskan, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, para anggota Paskibraka tahun 2025 juga resmi menyandang status sebagai Purna Paskibraka Indonesia setelah menyelesaikan masa tugas mereka.
“Paskibraka tahun 2025 bertugas sampai 1 Juni 2026. Setelah itu mereka resmi menjadi bagian dari Purna Paskibraka Indonesia. Jadi hari ini bukan hanya pelantikan pengurus, tetapi juga pengukuhan adik-adik Paskibraka menjadi Purna Paskibraka,” ujarnya.
Donal menuturkan, saat ini terdapat dua organisasi yang menaungi para alumni Paskibraka, yakni Purna Paskibraka Indonesia (PPI) dan Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia (DPPI). Keduanya menjadi mitra pemerintah dalam pembinaan generasi muda dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.
Menurutnya, DPPI memiliki proses khusus karena berada di bawah pembinaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Para anggotanya harus mengikuti pendidikan dan dinyatakan lulus sebagai Duta Pancasila.
“Pada dasarnya mereka semua adalah Purna Paskibraka. Hanya saja untuk menjadi anggota DPPI ada tahapan pendidikan dan evaluasi yang harus dilalui hingga dinyatakan lulus sebagai Duta Pancasila,” jelasnya.
Donal berharap kepengurusan baru PPI Kota Pangkalpinang dapat menjadi wadah yang mampu menghimpun potensi generasi muda serta memperkuat semangat nasionalisme di tengah masyarakat.
“Kami berharap PPI terus menjadi mitra pemerintah dalam berbagai kegiatan kebangsaan, menjadi contoh bagi generasi muda, serta ikut menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” tutupnya.
Sar – BBL
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
