Terasistana. Id, Jakarta
Tarakan,
29/05/2026.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai dari pemenuhan gizi yang baik. Karena itu,TNI Angkatan Udara terus mendukung upaya pemerintah membangun generasi yang sehat, cerdas,dan produktif melalui penguatan layanan pemenuhan gizi di berbagai daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui peresmian dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Anang Busra di Tarakan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono,S.E.,M.M.,pada Jumat (29/05/2026).
Kehadiran dua SPPG tersebut menjadi bagian dari kontribusi TNI AU dalam mendukung program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat,khususnya anak-anak sekolah dan ibu hamil sebagai kelompok yang memiliki peran penting dalam pembangunan SDM nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Kasau menegaskan bahwa TNI AU akan terus berpartisipasi aktif mendukung program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan SPPG yang dibangun oleh Lanud Anang Busra di Tarakan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,khususnya anak-anak sekolah dan ibu hamil,”ujar Kasau.
Sementara itu,Danlanud Anang Busra Marsma TNI Andreas A. Dhewo,M.Sc., M.Si (Han) menjelaskan bahwa pembangunan dua SPPG diawali dengan peletakan batu pertama pada 4 November 2025 dan berhasil diselesaikan pada 27 April 2026. Kedua fasilitas tersebut direncanakan mulai beroperasi pada Juni 2026 dengan sasaran sekitar 5.000 penerima manfaat.
Melalui penguatan layanan pemenuhan gizi yang berkelanjutan, keberadaan dua SPPG Lanud Anang Busra diharapkan dapat mendukung lahirnya generasi yang lebih sehat, cerdas,dan tangguh sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
