Terasistana.id, Jakarta
PANGKALPINANG LBC —
Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan Pemkot Pangkalpinang, Devy Ingson, mewakili Wali Kota Pangkalpinang membuka Festival dan Lomba Seni Sastra Siswa Nasional (FLS3N) tingkat SD tahun 2026 di SD Negeri 23 Kota Pangkalpinang, Rabu(13/5/26).
Acara tersebut dihadiri kepala sekolah, dewan guru, dewan juri, panitia, serta para undangan. Dalam sambutannya, Devy menyampaikan salam hormat dari Wali Kota yang berhalangan hadir langsung.

“Izinkan saya menyampaikan salam hormat dari Wali Kota. Beliau yang akan hadir secara langsung bersama kita hari ini, namun karena ada sesuatu hal. Beliau berpesan kepada saya, hari ini bukan hanya tentang lomba. Hari ini adalah tempat kalian belajar percaya diri, berani, tapi belajar menunjukkan bakat dan kreativitas yang kita miliki,” ujar Devy membacakan pesan Wali Kota.
Wadah membentuk generasi kreatif dan berkarakter
Devy menilai FLS3N sangat penting sebagai wadah pembinaan generasi muda yang kreatif, berkarakter, dan mencintai kebudayaan. Ia menekankan, dari panggung sederhana seperti ini bisa lahir anak-anak hebat yang membawa nama baik sekolah, daerah, hingga bangsa.
“Kegiatan FLS3N ini sangat baik karena mampu menjadi wadah untuk membentuk generasi muda yang kreatif berkarakter dan berbudaya. Dari panggung sederhana seperti ini lahir anak-anak yang hebat yang nantinya bisa membawa nama baik sekolah, daerah, bahkan bangsa kita,” katanya.

Ia juga mengapresiasi peran guru, kepala sekolah, dan orang tua yang terus mendukung serta membimbing anak-anak agar berkembang tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga seni dan sastra.
Jangan takut kalah, yang penting berani tampil
Kepada para peserta, Devy berpesan agar tidak takut salah saat tampil. Menurutnya, keberanian untuk tampil di depan umum sudah menjadi langkah besar.
“Anak-anak yang saya banggakan, jangan takut salah ketika tampil. Yang penting berani mencoba. Menang itu membanggakan, tetapi keberanian untuk tampil di depan umum adalah langkah hebat yang tidak semua orang mampu melakukannya,” pesan Devy.
Acara FLS3N tingkat SD Kota Pangkalpinang tahun 2026 secara resmi dibuka dengan ucapan “Bismillahirrahmanirrahim” dan ditandai dengan penyematan tanda peserta.
Sar – BBL










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

