Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
13/05/2026.
Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia memperkuat sinergi dengan Yayasan Global CEO Indonesia dan Komunitas Perempuan Bersinar dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi yang berlangsung di Gedung BNN RI, Cawang,Jakarta Timur,pada Senin (11/05/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Repuplik Indonesia,Suyudi Ario Seto,bersama pengurus Yayasan Global CEO Indonesia,Trisya Suherman.
Dalam pertemuan itu,Kepala BNN RI menegaskan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan modus baru peredaran narkotika yang kini semakin sulit dikenali masyarakat. Menurutnya, peredaran narkotika saat ini mulai menggunakan bentuk cair agar tidak mudah terdeteksi aparat maupun masyarakat.
Selain itu,penggunaan rokok elektrik atau vape juga disebut sering dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan zat terlarang.
“Pencegahan adalah langkah penting untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari ancaman narkotika yang kini dikemas mengikuti tren gaya hidup,”ujar Suyudi Ario Seto.
BNN juga terus memperkuat langkah pencegahan melalui jalur pendidikan. Salah satu upaya yang sudah dilakukan ialah memasukkan materi bahaya narkotika ke dalam kurikulum sekolah.
Program tersebut sebelumnya telah diuji coba di Jawa Timur melalui lima mata pelajaran muatan lokal. Edukasi sejak dini dinilai penting agar anak-anak memahami bentuk dan dampak narkotika modern maupun zat adiktif lainnya.
Di sisi lain,Ketua Umum CEO Indonesia,Pengusaha Bela Bangsa dan Perempuan Bersinar,Trisya Suherman, mengungkapkan dampak buruk narkotika terhadap kehidupan keluarga berdasarkan pengalaman yang ditemuinya secara langsung.
Ia menilai peran perempuan dan ibu sangat penting dalam mengenali tanda awal penyalahgunaan narkotika pada anak-anak dan remaja.
Yayasan Global CEO Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk mendukung program “Indonesia Bersinar” atau Bersih Narkoba melalui berbagai kegiatan edukasi dan aksi sosial di lingkungan masyarakat maupun sektor swasta.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika yang saat ini terus mengancam berbagai kalangan,termasuk di lingkungan sekolah menengah dan pesantren.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
