Terasistana.id, Jakarta
Jakarta Barat,
Di tengah kondisi genangan air yang melanda sejumlah ruas jalan, jajaran Polsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat menunjukkan kepeduliannya dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas.
Kegiatan pengaturan lalu lintas tersebut dilaksanakan pada Senin malam (4/5/2026) sekitar pukul 23.00 WIB di dua titik rawan genangan, yakni di Jalan Daan Mogot kawasan Taman Kota dan Jalan Daan Mogot Pintu Air KM 13.
Genangan air yang terjadi diketahui akibat meluapnya Kali Mokervart dan Kali Angke, yang berdampak pada meningkatnya volume air di badan jalan.
Dipimpin oleh Pawas IPTU Tono bersama personel piket fungsi, termasuk anggota Samapta dan Bhabinkamtibmas, petugas secara sigap melakukan pengaturan arus lalu lintas serta membantu pengguna jalan yang melintas di lokasi.
Meski kondisi jalan tergenang, arus lalu lintas dari arah Tangerang menuju Jakarta masih dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat dengan pengawasan ketat dari petugas di lapangan.
Kehadiran polisi di tengah situasi tersebut menjadi bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jalan di malam hari.
Dengan penuh dedikasi, personel tetap berjaga hingga kondisi kembali kondusif, sekaligus mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintas di lokasi genangan serta mematuhi arahan petugas di lapangan.
Langkah cepat dan humanis ini kembali menegaskan komitmen Polri dalam hadir di setiap kondisi, memastikan keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat tetap terjaga.
( *Humas Polres Metro Jakarta Barat* )
NP
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
