Terasistana.id, Jakarta
Jakarta Barat,
Suasana hangat penuh kebersamaan terasa dalam kegiatan Halal Bihalal 1447 H/2026 M yang digelar Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Administrasi Jakarta Barat.
Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi lintas elemen masyarakat dalam mempererat persatuan di tengah keberagaman.
Bertempat di Kantor Walikota Jakarta Barat, acara tersebut dihadiri berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Rezi Dharmawan, S.I.K., M.I.K turut hadir mewakili Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi, S.Sos., S.I.K., M.H, menunjukkan komitmen kepolisian dalam menjaga harmoni sosial di wilayah.
Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta ini tidak hanya menjadi ajang saling bermaafan, tetapi juga diisi dengan santunan anak yatim, pembacaan deklarasi pembauran, hingga ramah tamah yang mempererat rasa kekeluargaan.
Ketua FPK Jakarta Barat, Mohammad Ichsan, dalam sambutannya mengajak seluruh elemen untuk terus menjaga sinergitas dan bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif, terutama dalam menghadapi berbagai agenda ke depan.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat Ibu Hj. Iin mutmainah menekankan bahwa halal bihalal bukan sekadar tradisi, melainkan momentum penting untuk memperkuat nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah keberagaman masyarakat.
“Perbedaan harus kita jadikan kekuatan, bukan pemisah. Dengan kebersamaan, kita bisa membangun Jakarta Barat yang aman, damai, dan sejahtera,” ungkapnya.
Kehadiran Polres Metro Jakarta Barat dalam kegiatan ini menjadi simbol bahwa menjaga keamanan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga merawat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
Melalui kegiatan ini, semangat kebhinekaan semakin diteguhkan bahwa dalam perbedaan, ada kekuatan untuk saling menjaga, saling menghargai, dan berjalan bersama menuju masa depan yang lebih harmonis.
( *Humas Polres Metro Jakarta Barat* )
NP
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
