Terasistana.id, Jakarta
Lamandau,
29/04/2029.
Komandan Kodim 1017/Lamandau,Letkol Arm Ady Kurniawan,M.Han. melalui Danramil 01/Bulik Kapten Inf Eko Yunianto menghadiri kegiatan pelepasan 47 calon jemaah haji Kabupaten Lamandau Tahun 1446 H/
2026 M. Kegiatan berlangsung khidmat di Masjid Baiturrahman,Jalan Batu Batanggui,Kelurahan Nanga Bulik,
Kecamatan Bulik,pada Rabu (29/04/2026).
Acara pelepasan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dihadiri unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat. Hadir diantaranya,Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Dr. M. Irwansyah,SP.,MP.,perwakilan Kapolres Lamandau,unsur DPRD,Kementerian Agama,Pengadilan Agama,MUI,serta para Kepala OPD dan undangan lainnya.
TNI melalui Kodim 1017/Lamandau menegaskan komitmen mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat serta mempererat sinergi lintas sektor.
Dalam kesempatan tersebut,Dandim 1017/Lamandau melalui Danramil 01/Bulik Kapten Inf Eko Yunianto menyampaikan bahwa kehadiran TNI merupakan bentuk dukungan moral dan doa bagi para calon jemaah haji
agar dapat menjalankan ibadah dengan lancar. “Kami berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan, kemudahan,serta kembali ke tanah air
dengan predikat haji yang mabrur,”ujar Kapten Inf Eko Yunianto.
Secara tidak langsung,kegiatan ini juga mencerminkan kuatnya kebersamaan antara Pemerintah Daerah,TNI-Polri, dan eleman masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Momentum ini menjadi wujud kepedulian bersama dalam memberikan penghormatan dan doa restu kepada para tamu Allah SWT yang akan menunaikan rukun Islam ke lima.
Tuk diketahui,dari 47 calon jemaah haji Kabupaten Lamandau,salah satunya Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Dr. M. Irwansyah,SP.,MP., Beserta istri yang turut tergabung dalam kloter Kalimantan Selatan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib,aman,dan penuh kekhidmatan hingga selesai.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
