Terasistana.id, Jakarta
Pangkalpinang,
Prof Saparudin, secara resmi membuka kegiatan Peningkatan Kementrian Berbahasa Indonesia ( PKBI) dan Uji Kementrian Berbahasa Indonesia ( UKBI) bagi guru dan tenaga kependidikan di Kota Pangkalpinang, Selasa ( 14/4/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di hotel Cordela Pangkalpinang.
Dalam sambutan, Saparudin menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi kesempatan penting bagi pada guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompentensi berbahada Indonesia melalui pelatihan orientasi, serta pembekalan ilmu dari para narasumber.
* Hari ini guru – guru kita dan tenaga kependidikan di kota pangkalpinang mendapatkan pelatihan, orietensi, serta ilmu pengetahuan dari para narasumber yang diselanggarakan oleh Balai Bahasa Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, “ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Balai Bahasa Peovensi Kepualauan Bangka Belitung atas teselanggaranya kegiatan tersebut.
” Kami dari Pemerintah Kota Pangkalpinang mengucapkan terimakasih kasih kepada pemerintah pusat yang telah memafasilitasi kegiatan ini, ” tambahnya.
Saparudin menegaskan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal, tidak hanya bagi peserta, tetapi juga bagi peserta didik di sekolah.
” Saya berharap para guru dan tenaga kependidikan benar- benar serius mengikuti kegiatan ininJangan main- main, karena ilmu yang dapat nantinya harus bisa diteransfer kepada murid – murid Kita,” tegasannya.
Lebih lanjut, Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemahiran Berbahasa Indonesia bagi siswa dan masyarakat secara luas di masa mendatang.
Menurutnya, saat ini bahasa Indonesia semakin berkembang dan penggunaannya telah meluas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga mulai dipelajari oleh berbagai lembaga dan institusi pendidikan di luar negeri.
” Bahasa Indonesia sekarang sudah sangat luas penggunaannya. tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga mulai dipelajari di luar negeri, ” tutupnya.
Sar BBL
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
