Terasistana.id, Jakarta
Pangkalpinang,
Kamis ( 23/4/2026).
Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, menekankan pentingnya kesiapan mental dan spiritual bagi para calon jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Menurutnya, ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan hati yang membutuhkan kesabaran dan keikhlasan.
” Haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan hati. Karena itu, jaga kesabaran, keikhlasan, dan tetapi fokus dalam beribadahan,” ujar Saparudin.
Ia juga mengingatkan para jemaah haji agar mempu menjaga sikap dan lisan selama menjalankan ibadah, serta tidak mudah terpancing emosi.
Selain itu, Prof Udin, sapaan akrabnya Wali Kota menegaskan bahwa kesepakatan menunaikan ibadah haji merupakan istimewa dari Allah SWT yang harus disyukiri dengan memperkuat keimanan.
” Ibadah haji adalah momen untuk meneguhkan akidah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Laksanakan dengan penuh ketulusan dengan penuh ketulusan,” katanya.
Saparudin juga mengajak para calon jemaah untuk menjaga kebersamaan serta saling membantu selama berasa di Tanah Suci.
” Kita ini milik Allah SWT. Jalankan ibadah ini dengan penuh hati keikhlasan dan menguatkan,” tambahnya.
Sebagai informasi, sebanyak 293 calon jemaah haji asal Kota Pangkalpinang akan diharapkan pada musim haji 2026.
Sementara itu, total kuata jemaah haji Prvenasi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 1.074 orang yang dijaqalkan berangkat pada 1Mei . 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri ketua TP PKK Oangkalpinang, Susanti, yang memberikan dukungan serta doa bagi kelancaran para jemaah,
Sar BBL
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
