Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo, 22 April 2026
KOMINFO Sidoarjo –
Ratusan pemuda dari berbagai desa di Sukodono berkumpul di Teras Manazela, Rabu (22/4/2026) malam, mereka berdiskusi dan berdialog bersama terkait potensi desanya.
Para pemuda itu bergerak untuk mengangkat potensi desanya masing-masing dengan cara menarasikan keunikan desa lewat konten kreatif di media sosial dan website.

Acara bertajuk Kopilaborasi – Narasi Desa : Expose Potensi Lewat Cerita dan Karya
Acara juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo Eri Sudewo, Anggota DPRD Sidoarjo H Sullamul Hadi Nurmawan, dan sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Sidoarjo (Forwas).
Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo Eri Sudewo mengatakan Kabupaten Sidoarjo memiliki beragam potensi desa yang menonjol, potensi desa itu perlu diangkat dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh karenanya dibutuhkan peran generasi muda yang akrab dengan teknologi. Ia yakin generasi muda Sidoarjo memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola potensi desa menjadi nilai ekonomis.
“Saya berharap generasi muda Sidoarjo ikut mengangkat potensi desa yang memungkinkan bisa kita angkat, kita masukkan teknologi di dalamnya, nanti kita kemas bareng-bareng, kita angkat potensi desa itu, kalau itu bisa jalan, saya yakin mungkin Sukodono ini bisa menjadi pilot project bagaimana mengangkat potensi desa dengan melibatkan generasi muda,”ucapnya.
Eri mencontohkan saat dirinya membuat inovasi aplikasi BMW (Berkas Melaku Dewe). Aplikasi yang dibuat saat dirinya menjabat Sekretaris Kecamatan Sukodono itu membawa dampak besar bagi pelayanan pemerintah.

Masyarakat dimudahkan dalam pengurusan administasi kependudukan, “Itu salah satu contoh bagaimana kalau kita bisa membuat sebuah ide, terus kemudian melaksanakannya, itu akan membawa dampak bagi sekitar.
Alhamdulillah pada waktu itu tahun 2014, aplikasi BMW itu bisa membawa nama Sukodono sampai tingkat nasional,” ujarnya.
Eri mengatakan perkembangan teknologi saat ini sangat cepat. Disrupsi teknologi begitu cepat berkembang. Otomatisasi dapat mengancam lapangan pekerjaan.
Alih tenaga manusia menjadi mesin bukanlah hal yang tidak mungkin. Oleh karenanya generasi muda saat ini harus dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan teknologi informasi.
Kita harus meningkatkan kompetensi diri kita untuk menghadapi disrupsi teknologi yang begitu cepat berkembang, teknologi yang begitu cepat maju, yang nantinya bisa jadi akan mengambil alih tenaga manusia menjadi mesin, menjadi otomatisasi,” ujarnya.
Sementara itu Anggota DPRD Sidoarjo H. Sullamul Hadi Nurmawan berharap generasi muda Sidoarjo dapat mengeluarkan potensi desanya dengan caranya masing-masing, ia melihat semua desa di Kabupaten Sidoarjo mempunyai potensi yang harus dikembangkan.
Salah satunya Desa Sukodono. Namun untuk mengangkat potensi desa itu tergantung kreatifitas generasi muda, “Semua desa punya potensi, tergantung pemuda yang ada di sini kreatif apa ndak,” ucapnya.
Para peserta juga sangat antusias. Anita, pemuda dari Desa Suko menceritakan sejumlah keunggulan desanya yang siap untuk dinarasikan dengan berbagai konten.
Demikian juga Ilyas, pemuda Jogosatru yang berhasil mengubah image desanya lewat sejumlah karya video kreatif.
“Panjunan juga punya beberapa kelebihan. Kami berharap bisa mendapat pendampingan dari Kominfo maupun Forwas untuk bisa mengulik konten-konten kreatif dari desa kami,” ujar Fahmi, peserta dari Desa Panjunann.
TW











![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)
