Terasistana.id,Jakarta
21 April 2026
KOMINFO Sidoarjo-
Kabupaten Sidoarjo terpilih sebagai tuan Garuda AI Impact Summit 2026 Regional Sidoarjo. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Garuda AI, Binar, Microsoft, dan Kementerian Komdigi dengan Pemkab Sidoarjo.
150 ASN admin medsos OPD Sidoarjo serta 50 pelaku UMKM diundang menjadi pesertanya, acara yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo pagi tadi, Selasa, (21/4) dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo Ainun Amalia.
Empat narasumber dihadirkan dalam Garuda AI Impact Summit 2026 Regional
Sidoarjo. Antara lain Dita Aisyah yang menjabat sebagai Direktur Binar, Abdul Mughit dari pegiat UMKM dan AI Jawa Timur serta Yuliar M Zega Widyaiswara Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta Sinar Hadi Wijaya yang merupakan CEO Dapoer Digital Kreatif.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo Ainun Amalia
mengatakan Garuda AI Impact Summit 2026 menjadi langkah strategis dalam
akselerasi teknologi daerah.
Disampaikannya Artificial Intelligence (AI) saat ini bukan lagi sekadar tren teknologi. Melainkan instrumen vital untuk memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Hari ini, Sidoarjo tidak hanya menjadi saksi, tetapi menjadi kontributor utama dalam agenda strategis nasional melalui Garuda AI Impact Summit 2026,” ucapnya.
Ainun Amalia mengatakan implementasi pemerintah digital di Sidoarjo bukan sekadar wacana, Kabupaten Sidoarjo telah membangun fondasi ekosistem digital yang kokoh dan inklusif.
Hal tersebut menjadi bentuk komitmen nyata transformasi daerah yang
dilakukan Kabupaten Sidoarjo, “Kehadiran AI harus kita pandang sebagai “pengungkit” yang akan memperkuat tiga pilar utama pembangunan kita,” ujarnya.
Tiga pilar utama pembangunan tersebut ungkap Ainun Amalia yakni akselerasi tata kelola pemerintahan (smart governance), transformasi komunikasi publik yang responsive serta Inklusivitas ekonomi digital bagi UMKM.
Disampaikannya bahwa integrasi AI dalam sistem pemerintahan daerah ditujukan untuk menyederhanakan
birokrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data (data-driven policy).
Kita ingin menciptakan birokrasi yang lebih ramping namun lebih cerdas dalam melayani,” ucapnya.
Ainun Amalia juga menyampaikan Kabupaten Sidoarjo terus mewujudkan transformasi komunikasi publik yang responsive. Seluruh ASN di Sidoarjo harus mampu menjadi garda terdepan dalam diseminasi informasi yang cepat, akurat, dan adaptif.
“AI hadir sebagai mitra strategis untuk mendeteksi isu secara dini dan menyusun narasi publik yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Selain itu lanjut Ainun Amalia Kabupaten Sidoarjo akan memastikan inklusivitas ekonomi digital bagi para pelaku UMKM Sidoarjo.
Pemkab Sidoarjo akan memastikan
bahwa kecanggihan teknologi tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar.
Tetapi juga menjadi alat produksi bagi UMKM Sidoarjo untuk naik kelas dan bersaing di pasar global.
“Ini adalah peluang emas bagi 150 ASN dan 50 pelaku UMKM terpilih untuk
mendapatkan keterampilan aplikatif yang nyata melalui sesi penyampaian materi dan diskusi nanti.
Jadikan forum kolaboratif lintas sektor ini sebagai ruang untuk belajar,
berinovasi, dan menciptakan dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo Eri Sudewo mengatakan
penyelenggaraan Regional AI Summit kali ini memiliki beberapa sasaran utama.
Salah satunya untuk menghasilkan Peta Jalan Komitmen AI Lokal (Local AI Commitment Roadmap), Peta Jalan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah Kabupaten Sidoarjo.
“Hasil dari peta jalan lokal ini akan dikonsolidasikan ke dalam Buku Kebijakan AI (AI Policy White Paper) yang akan diluncurkan pada puncak acara National AI Summit mendatang,”ucapnya.
Ia juga berharap penyelenggaraan Garuda AI Impact Summit 2026 Regional Sidoarjo dengan tema “AI For Digital Economic” akan membangun fondasi ekosistem digital yang inklusif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan ekonomi digital bagi UMKM.
TW
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")