Terasistana.id Jakarta – Langkah mantan kader Partai Nasdem, Ahmad Ali, yang memutuskan pindah haluan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), justru dinilai membawa dampak positif bagi partai besutan Surya Paloh.
Direktur Political Public and Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai kepergian Ahmad Ali justru membuat suasana di internal Nasdem menjadi lebih tenang, tertib, dan jauh dari kekacauan.
“Sebenarnya ada positifnya bagi Nasdem, justru makin adem dan tenang tanpa seorang penjilat dan kader yang gagal di Pilgub Sulawesi Tengah 2024 lalu. Kalau dia masih bertahan, bisa saja dia menjadi duri dalam daging yang bikin partai ini chaos atau berantakan,” ujar Jerry Massie dengan tegas.
Dugaan Cari “Safety” Kasus TPPU
Lebih jauh, Jerry mempertanyakan motif di balik kepindahan Ahmad Ali. Ia menyinggung soal masa lalu tokoh tersebut yang pernah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Bisa saja dia hengkang dan cari ‘safety’ dengan bergabung ke partai yang dianggap dekat dengan kekuasaan saat ini, agar kasus yang dulu sempat digeledah KPK itu dianggap aman dan tidak disentuh,” ungkap Jerry.
Jerry bahkan tak segan menyebut Ahmad Ali sebagai pengkhianat dan kutu loncat politik. Baginya, sosok tersebut telah dibesarkan oleh partai lama, namun justru berbalik arah demi kepentingan pribadi.
“Saya pikir Ahmad Ali tipikal penghianat lantaran sudah dibesarkan partai, tapi akhirnya jadi bajing loncat dan kutu loncat politik yang tidak punya prinsip,” tegasnya.
PSI Makin Terpuruk, Cuma Raih 1,2 Persen
Kedatangan Ahmad Ali bersama Bestari Barus ke PSI dinilai tidak membawa angin segar. Justru partai yang diketuai Kaesang Pangarep ini terlihat makin terpuruk di elektabilitas.
Berdasarkan data survei Poltracking, elektabilitas PSI hanya bertengger di angka 1,2 persen, masih sangat jauh dari ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
“Kedua mantan kader Nasdem ini kelihatan sangat lemah dalam politik, hanya mulut yang gede tapi tak punya daya tarik elektoral. Mereka tak mampu mendongkrak suara partai anaknya Jokowi,” ucap Jerry.
“Raih 3 persen saja tak mampu, apalagi mengejar angka 4 persen untuk lolos parlemen. Jadi memang partai ini sudah tak laku lagi di blantika politik masyarakat,” pungkasnya.










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

