Terasistana.id Jakarta – Ketua Umum Relawan All Cipayung Nusantara, David Pajung, memberikan apresiasi tinggi dan pujian setinggi-tingginya kepada Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Langkah pemerintah yang tetap mempertahankan harga BBM Subsidi (Pertalite dan Solar) dinilai sebagai strategi jenius dan bukti kepedulian nyata terhadap rakyat, meski dunia sedang diguncang krisis energi akibat konflik di Selat Hormuz.
“Kami melihat betapa beratnya dampak gejolak politik global, terutama perang yang melibatkan AS, Israel, dan Iran. Banyak negara kalang kabut dan langsung menaikkan harga BBM mereka. Namun, Pemerintahan Prabowo-Gibran punya cara sendiri yang cerdas dan taktis,” ujar David Pajung dalam keterangannya, Minggu (20/04/2026).
Strategi Diversifikasi Pasokan dan Optimasi Dalam Negeri
Menurut David, Indonesia tidak tinggal diam dan hanya bergantung pada satu sumber minyak. Pemerintah bekerja keras mencari alternatif pasokan dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Rusia, serta mengoptimalkan sumber daya energi di dalam negeri.
Hal inilah yang membuat beban negara tidak sepenuhnya jatuh ke pundak rakyat kecil.
“Presiden Prabowo tidak serta merta menaikkan harga yang menjadi nafas kehidupan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Ini adalah bukti komitmen dan proteksi nyata negara. BBM Subsidi tetap aman, harga tetap stabil,” tegasnya.
Langkah ini juga membuktikan bahwa ketahanan energi nasional Indonesia masih sangat kuat dan mampu bertahan di tengah badai krisis dunia.
Rincian Kenaikan BBM Non-Subsidi, Subsidi Tetap Aman Hingga Akhir Tahun
Sebagaimana keputusan resmi yang dikeluarkan pada 18 April 2026, PT Pertamina (Persero) memang melakukan penyesuaian harga, namun hanya berlaku untuk jenis BBM Non-Subsidi. Kenaikan ini murni sebagai respons terhadap fluktuasi harga pasar internasional.
Berikut rincian harga baru BBM Non-Subsidi:
– Pertamax Turbo (RON 98): Menjadi sekitar Rp19.400 per liter.
– Dexlite: Menjadi sekitar Rp23.600 per liter.
– Pertamina Dex: Menjadi sekitar Rp23.900 per liter.
Sementara itu, pemerintah memberikan jaminan kuat bahwa harga BBM Subsidi (Pertalite dan Solar) akan tetap stabil dan tidak akan dinaikkan hingga akhir tahun 2026.
“Keputusan memisahkan kebijakan antara non-subsidi dan subsidi sangat tepat. Yang mampu membeli yang mahal silakan, yang masih butuh bantuan negara tetap dilindungi. Ini keadilan sosial yang sesungguhnya,” pungkas David Pajung.









![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

