Terasistana.id, Jakarta
Garut ,
Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62 Tahun 2026, Lapas Kelas IIA Garut menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) di LAZ Baiturrohmah yang berlokasi di Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, pada Minggu (12/04/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Garut, Rusdedy, didampingi Kepala Seksi Kamtib Afan Sulistiono beserta jajaran, serta Ketua Yayasan LAZ Baiturrohmah, Endang Jarkasih. Menariknya, perjalanan menuju lokasi dilakukan dengan konsep touring menggunakan sepeda motor, yang sekaligus menjadi momen kebersamaan sambil menikmati indahnya panorama alam khas Pangalengan.
Setibanya di lokasi, rombongan disambut hangat oleh pihak yayasan dan masyarakat sekitar. Dalam kegiatan tersebut, Lapas Garut menyalurkan bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, sekaligus mempererat hubungan antara pemasyarakatan dan masyarakat.
Kalapas Garut, Rusdedy, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemasyarakatan di tengah masyarakat. “Kami ingin menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan di dalam, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat. Melalui momentum Hari Bhakti Pemasyarakatan ini, kami berharap dapat terus berbagi dan memberikan manfaat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan LAZ Baiturrohmah, Endang Jarkasih, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Lapas Garut. “Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Kegiatan ini sangat berarti bagi kami dan masyarakat sekitar. Semoga sinergi seperti ini terus terjalin ke depannya,” ungkapnya.
Kegiatan bakti sosial ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62 yang tidak hanya berorientasi pada internal lembaga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Selain itu, kegiatan touring yang dikemas dalam perjalanan menuju lokasi turut menambah semangat kebersamaan dan kekompakan jajaran Lapas Garut.
NP
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")