Terasistana.id, Jakarta
*Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Jakarta)*.
Korps Marinir TNI Angkatan Laut melalui Satgas Marinir Pengamanan Pulau Terluar (Pam Puter) XXIX Pulau Fanildo berhasil menerima Penganugerahan Apresiasi Konektivitas Digital 2026 yang langsung diserahkan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Hj. Meutya Viada Hafid, B.Eng., M.IP. Jumat (17/04/2026).
“Saya ikut terharu, tadi begitu banyak masyarakat yang berasal dari berbagai elemen, baik itu dari sekolah, puskesmas, kemudian teman-teman dari TNI dan saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam ajang tersebut.” Ucap Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam sambutannya.
Satuan Tugas Marinir yang dipimpin Lettu Marinir Ishaq Hakiki selaku Dansatgas Pengamanan Pulau Terluar Fanildo tersebut dinobatkan sebagai pemenang kategori Pos Pertahanan Pendukung Konektivitas Digital dalam ajang Lomba Apresiasi Konektivitas Digital 2026 yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, Jumat 17 April 2026 . Prestasi ini merupakan bukti nyata dedikasi prajurit Korps Baret Ungu dalam mengelola komunikasi dan menjaga kedaulatan informasi di wilayah paling terdepan Indonesia.
Penganugerahan Apresiasi Konektivitas Digital yang di raih Satgas Marinir ini telah melalui proses seleksi ketat oleh pihak panitia yang menyoroti kemampuan personel dalam mengatasi hambatan geografis ekstrem di Pulau Fanildo. Meski berada di wilayah yang terisolasi dan sulit dijangkau jaringan konvensional, para prajurit Satgas Marinir berhasil mengoptimalkan layanan Telkomsel Bakti serta internet satelit untuk mendukung tugas pokok.
Langkah ini membuktikan bahwa keterbatasan infrastruktur dan tantangan cuaca bukan menjadi penghalang bagi prajurit Marinir dalam menjalankan fungsi komando dan pengendalian secara modern. Satuan tersebut resmi dianugerahi penghargaan sebagai pemenang kategori Pos Pertahanan Pendukung Konektivitas Digital.
Meskipun Pulau Fanildo secara geografis terisolasi dan sulit dijangkau jaringan internet konvensional, para prajurit Satgas Marinir terbukti mampu mengatasi hambatan. Keberhasilan ini menyoroti ketangguhan personel Marinir dalam menjaga ritme tugas operasional di tengah ketergantungan pada pasokan listrik mandiri dan tantangan cuaca ekstrem di tengah laut.
Keberhasilan ini pun mendapat apresiasi tinggi dari Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP. Pangkormar menyampaikan rasa bangganya atas semangat inovasi yang ditunjukkan oleh prajurit Satgas Marinir Pulau Fanildo yang tetap mampu menunjukkan performa komunikasi terbaik di garda terdepan NKRI.
“Pencapaian ini bukan sekadar tentang teknologi, melainkan tentang adaptabilitas prajurit Marinir dalam menguasai teknologi informasi guna menunjang tugas pokok, meskipun berada di wilayah yang minim dukungan teknis dan jauh dari pemukiman penduduk. Ucap Panglima Korps Marinir disela-sela kegiatan.
NP
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
