Terasistana.id, Jakarta
SIDOARJO —
PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo memastikan kesiapan pasokan listrik dalam mendukung kelancaran gelaran AFF U-17 2026 yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kesiapan ini menjadi bagian penting dalam mendukung suksesnya ajang internasional yang akan berlangsung pada 11–24 April 2026.
PLN secara intens menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan panitia penyelenggara, termasuk PSSI dan pengelola GOR, untuk memastikan kesiapan kelistrikan berjalan selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pertandingan.
Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keandalan listrik, PLN UP3 Sidoarjo telah menyiagakan berbagai peralatan pendukung, di antaranya genset 150 kVA, 250 kVA dan 500 kVA, Unit Gardu Bergerak (UGB), serta Uninterruptible Power Supply (UPS).
Manager UP3 Sidoarjo, Aulia Mahdi, menyampaikan bahwa kesiapan ini merupakan langkah strategis PLN dalam mendukung event berskala internasional agar berjalan tanpa gangguan.
“Kami memastikan sistem kelistrikan dalam kondisi andal dengan dukungan peralatan cadangan dan personel siaga. Hal ini menjadi komitmen PLN untuk menjaga kelancaran pertandingan sehingga dapat berlangsung aman dan nyaman,” ujarnya.
Selain menyiapkan peralatan, PLN UP3 Sidoarjo juga melakukan pengecekan jaringan secara berkala serta menyiagakan petugas di lokasi guna menjaga keandalan kelistrikan selama pertandingan berlangsung.
Dengan kesiapan tersebut, PLN UP3 Sidoarjo optimistis dapat mendukung kelancaran seluruh rangkaian pertandingan AFF U-17 sekaligus memberikan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta seluruh pihak yang terlibat.
TW
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
