Terasistana.id Jakarta – Ormas pendukung Prabowo-Gibran, PROJO, menyerukan kekompakan dan persatuan dalam menghadapi gejolak global yang berimbas ke dalam negeri.
“Kemerdekaan Indonesia direbut dengan perjuangan, serta pegorbanan. Artinya, kita dikaruniakan sebagai bangsa optimis. Saya meyakini Rakyat kita cerdas, tidak mudah diadu-domba oleh elit-elit jahat!!” kata Ketua Umum DPP PROJO Budi Arie Setiadi dalam siaran pers pada hari ini, Rabu (08/04/2026).
Budi Arie menjelaskan bahwa persoalan akibat perang di Timur Tengah berimbas secara global hingga ke Indonesia. Persoalan di dalam negeri juga terjadi di semua negara. Maka optimisme harus dibangun, antara lain dengan menghilangkan ketakutan namun tetap waspada atas ketidakpastian yang mungkin terjadi.
PROJO memberikan istruksi kepada seluruh elemen kepengurusan dari Nasional hingga desa, untuk tetap menjaga api semangat dan akal sehat masyarajat.
Terkait pertanyaan wartawan kepada dirinya soal ramalan akan terjadi kekacauan antara bulan Juni dan Juli. Budi Arie berpendapat bahwa pernyataan itu berpretensi untuk membuat panik masyarakat dan membangun teror kepada rakyat, yang sebenarnya tidak ada.
“Saya kembali kutip pertanyaan Pak Joko Widodo ya, agar masyarakat jangan takut meskiada pihak-pihak yang sengaja menakut-nakuti. Itu pesan yang perlu terus kita gelorakan di masyarakat.” Tegas Budi Arie.
Budi Arie kembali menyerukan, bahwa semua negara mengalami situasi yang sama sulitnya, bahka bisa lebih sulit. Kurangi debat kusir yang tidak menjadi solusi, yang terpenting adalah membangun optimisme demi terbentuknya jiwa Patriotik dan kesadaran Persatuan Nasional.
“Belajar saat Pandemi Covid-19 Bangsa Indonesia kompak mengatasinya sehingga kita selamat. Kita perlu terus pupuk optimismme karen punya pengalaman keberhasilan menghadapi situasi-situasi krisis dan krusial,“ tutup Budi Arie.







![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)




