Terasistana.id JAKARTA – Aktivis perempuan, Firza Husein Maskati, menanggapi keras pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang belakangan viral di media sosial. Firza menilai ucapan tersebut tidak mencerminkan sikap warga negara yang baik dan berakhlak mulia, serta dinilai sangat provokatif.
Menurut Firza, pernyataan yang memecah belah dan bernada provokasi seperti itu justru mengganggu kenyamanan dan ketenangan masyarakat. Rakyat, lanjutnya, saat ini justru membutuhkan suasana yang kondusif dan damai, bukan justru dibuat resah dan gelisah.
“Pernyataan yang memprovokasi seperti itu sangat mengganggu kenyamanan rakyat Indonesia saat ini. Kami rakyat jelata ini butuh kenyamanan dan ketenangan. Jangan buat kami resah dan gelisah dengan ucapan-ucapan provokasi seperti itu,” tegas Firza Husein Maskati dalam keterangannya, Senin.
Firza juga menegaskan sikap solidaritas dan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini bahwa kepemimpinan Prabowo memiliki hati nurani yang tulus dan penuh kasih sayang terhadap bangsa dan negara.
“Kami bersama Presiden Prabowo! Kami mendukung penuh program dan kebijakan beliau. Karena kami yakin, Presiden Prabowo punya hati nurani yang benar-benar cinta kepada rakyatnya dan cinta kepada Bangsa Indonesia,” ucapnya penuh semangat.
Firza pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas berbagai kebijakan yang dinilai sangat pro-rakyat dan membawa manfaat nyata. Ia juga menilai bahwa Presiden memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden atas kebijakan-kebijakan terbaik yang sangat membantu rakyat. Presiden Prabowo punya tugas besar untuk menjaga dan melindungi NKRI,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Firza mendoakan agar Presiden Prabowo senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dalam menjalankan amanah negara.
“Kami mendoakan agar Bapak Presiden dapat menjalankan tugas-tugas negara dalam keadaan sehat selalu, kuat, dan dalam lindungan Allah SWT. Aamiin,” pungkasnya.








![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)



